Foto Bersama Cawagub, Pejabat Pemkab Bandung Dipanggil Panwaslu

Wisma Putra - detikNews
Senin, 29 Jan 2018 10:21 WIB
Ilustrasi. (Foto: GettyImages)
Kabupaten Bandung - Panwaslu Kabupaten Bandung akan memanggil seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bandung inisial AJ karena berfoto bersama dengan bakal calon wakil gubernur Jabar. AJ diduga melanggar Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) karena menunjukkan perbuatan yang mengindikasikan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu berkaitan Pilgub Jabar 2018.

"Hari ini kami akan melayangkan surat pemanggilan," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia saat dikonfirmasi detikcom via pesan singkat, Senin (29/1/2018).

Ia menuturkan surat tersebut dilayangkan kepada pejabat yang kini menduduki posisi sebagai Kepala Harian BPBD Kabupaten Bandung. "Hal tersebut dilakukan Panwaslu Kabupaten Bandung untuk meminta klarifikasi atas foto bareng AJ bersama bakal calon wakil gubernur Jabar Dedi Mulyadi," tuturnya.

Hedi berujar foto itu diunggah oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, Rabu (24/1) lalu. Jejak digitalnya masih bisa disaksikan publik. "Sesuai mekanisme kami harus meminta keterangan yang bersangkutan," kata Hedi.

Baca juga: Selama Pilkada PNS Dilarang Melakukan 7 Hal Ini

Ia menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS disebutkan, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis.

"Dalam PP tersebut, dijelaskan sejumlah contoh aktivitas yang dilarang dilakukan PNS seperti mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau pasangan calon kepala daerah maupun keterkaitan lain dengan bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online atau media sosial," ungkapnya.

Hedi menuturkan PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Tak hanya itu, para abdi negara ini pun dilarang menghadiri deklarasi bakal calon atau pasangan calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut parpol.

"Konkretnya ASN tidak boleh mengunggah tanda jempol sebagai tanda keberpihakan pada seorang bapaslon. Dan saudara AJ ini perlu kami konfirmasi tentang aktivitasnya dalam politik praktis tersebut," kata Hedi.

Menurut dia, setelah mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan, Panwaslu akan meneruskan temuan itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pihaknya akan mengawal sanksi yang diberikan apabila yang bersangkutan divonis melanggar.

"Sanksi yang bisa diterima berupa penurunan pangkat hingga pemecatan," kata Hedi.

Ia menegaskan yang menjadi kewenangan Panwaslu sesuai dengan UU No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota setelah bakal calon ditetapkan sebagai pasangan calon yang dalam praktiknya dilarang melibatkan ASN, anggota kepolisian dan TNI.

"Pasal 70 UU No 10/2016 menyatakan pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan dan perangkat desa. Jadi, kami juga mengajak masyarakat mari awasi apakah ada keterlibatan mereka dalam kegiatan politik praktis," kata Hedi. (bbn/bbn)