Respons Legislatif Soal Polisi Calon Pj Gubernur Jabar

Bandung - Posisi penjabat (Pj) gubernur Jabar yang bakal diisi jenderal polisi memunculkan perdebatan. Ada yang khawatir timbul konflik kepentingan. Namun ada juga yang tidak mempermasalahkan hal itu asal sesuai mekanisme.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi menilai usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjadikan Irjen M Iriawan Pj gubernur Jabar terkesan dipaksakan. Sebab, sambung dia, bertabrakan dengan aturan yang berlaku.

"Sangat terkesan dipaksakan begitu ya. Melanggar kaidah-kaidah yang ada di level atasnya. Tentang kebolehan anggota Polri untuk menjalankan tugas di luar aspek keamanan," kata Hadi saat dihubungi via telepon genggam, Jumat (26/1/2018).

Baca juga: Ini Dasar Hukum Mendagri Usulkan 2 Jend Polisi Jadi Pj Gubernur

Menurut dia, keberadaan jendral polisi di pemerintahan nantinya dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Apalagi, sambung dia, ada calon kepala daerah di Jabar yang berasal dari kalangan militer baik Polri dan TNI.

Ia mengatakan tidak dipungkiri memiliki latar belakang yang sama akan berpotensi adanya keberpihakan.

"Ya gimana sih kita sama-sama tahu ketika ada teman di situ, satu institusi mungkin juga satu sekolahan, kalo yang kita aja yang biasa-biasa aja apalagi institusi yang kokoh seperti Polri ini begitu ya," ungkap Sekretaris DPW PKS itu.

Ia berharap Presiden Joko Widodo menolak usulan Mendagri. Hadi menyarankan Pj Gubernur Jabar dipilih dari pejabat tingkat madya atau kementerian lainnya. Namun, tentunya memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut.

"Sebagai orang yang memahami pemerintahan daerah, track record yang bersih. Jadi enggak banyak kecurigaan. Polri silakan menjalankan tugasnya menjaga keamanan," kata Hadi.

Baca juga: Irjen Iriawan Diusulkan Jadi Pj Gubernur untuk Antisipasi Konflik Pilkada

Wakil Ketua DPRD Jabar dari fraksi Demokrat Irfan Suryanagara mengaku tidak mempermasalahkan terkait pengusulan jendral polisi jadi Pj Gubernur Jabar. Asalkan usulan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Tentu bukan masalah nama dan institusi mana, tapi yang penting aturannya. Harus kembali dilihat aturan ini apakah boleh dari Polri. Kalau sudah boleh, siapapun enggak jadi masalah," kata Irfan dihubungi terpisah.

Kendati demikian, ia menilai pemerintah pusat harus cermat dalam menentukan Pj gubernur Jabar. Sebab, menurut dia, Jabar berbeda dengan daerah lainnya.

"Provinsi sekelas Jabar, pemerintah pusat harus mencermati dengan baik siapa Plt-nya. Jangan sampai berat sebelah atau berpihak. Kalau memang menimbulkan masalah nantinya, lebih baik diambil dari Kemendagri atau kementerian lainnya," tutur Irfan. (bbn/bbn)