DetikNews
Jumat 19 Januari 2018, 10:06 WIB

Pilkada Serentak 2018

18 PNS di Jabar Diduga Jadi Timses Paslon Tertentu

Mukhlis Dinillah - detikNews
18 PNS di Jabar Diduga Jadi Timses Paslon Tertentu Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan sebanyak 18 orang pegawai sipil negeri (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang diduga menjadi tim sukses (timses) bakal pasangan calon (paslon) tertentu di Pilkada serentak 2018. Mereka tengah diproses untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

"Ya, kami menemukan 18 ASN terlibat politik. Mereka berasal dari tiga kabupaten dan kota di Jabar," kata Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto saat dihubungi via telepon genggam, Jumat (19/1/2018).

Ia menuturkan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) menemukan 9 orang PNS dan 7 kepala desa di Majalengka, 1 orang PNS dari Kota Banjar dan 1 orang PNS Kota Tasikmalaya. Mereka kedapatan ada dalam deklarasi bakal paslon tertentu.

"Jadi ada dua ASN yang kami temukan buktinya di media sosial Facebook. Sisanya temuan Panwaslu langsung. Mereka terlibat deklarasi bapaslon," ucap Harminus.

Baca juga: Ultimatum PNS Jadi Timses, Gubernur Aher: Sanksinya Pemecatan

Dia mengatakan sudah memanggil dan meminta klarifikasi dari sebagian PNS yang terlibat deklarasi bakal paslon tersebut. Setelah semuanya diklarifikasi, temuan tersebut akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai aturan berlaku.

"Mereka sudah dipanggil lagi proses dan klarifikasi. Kami sudah ada bukti tidak mungkin berdalih lagi. Dalam waktu dekat kami akan laporkan ke KASN," tutur Harminus.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, PNS harus bersikap netral dalam Pilkada. Sehingga, sambung dia, PNS yang terbukti terlibat kampanye atau kegiatan politik lainnya harus ditindak tegas.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengultimatum PNS yang berpolitik. Sanksi berat berupa pemecatan sudah menanti mereka yang melanggar.

"ASN tidak boleh terlibat dalam tim sukses atau kampanye pasangan tertentu. Kalau terbukti sanksinya pemecatan," kata Aher saat dalam Rakor Desk Pilkada Serentak 2018 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/1).
(bbn/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed