KSAD Larang Kendaraan TNI Digunakan Kampanye Pilkada 2018

Bandung - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengingatkan prajurit TNI untuk netral menjelang dan saat pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Selain itu, ia melarang fasilitas milik TNI digunakan aktivitas kampanye.

"Yakinilah kita sudah berulang kali sampaikan kita harus netral, tidak bisa ditawar lagi kalau ada dan sebagainya tentu akan mendapatkan sanksi," ucap Mulyono usai membuka apel Danrem dan Dandim terpusat tahun anggaran 2017 di Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Jabar, Senin (27/11/2017).

Selain diwajibkan untuk netral, prajurit TNI juga diingatkan untuk menjaga profesionalitas. Prajurit TNI diminta untuk tidak terpengaruh ajakan baik oleh pasangan calon maupun oleh partai politik.

"Harus proporsional dan profesional. Jangan mau terpengaruh ajakan dari siapapun. Kalau sudah terpengaruh, sudah lari dari komitmen TNI yang senantiasa netral," tutur Mulyono.

Pengarahan KSAD Jenderal TNI Mulyono dihadapan Danrem dan Dandim. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)

Ia menegaskan tidak boleh ada Kodam, Kodim hingga Korem yang meminjamkan kendaraan TNI untuk aktivitas kampanye. "Tentunya tidak boleh menggunakan atribut atau fasilitas yang dimiliki TNI. Kita mendukung dalam konteks menjaga keamanan," kata Mulyono saat ditanya boleh atau tidak kendaraan TNI dipakai massa pendukung salah satu calon untuk kampanye.

Dia menjelaskan TNI siap membantu mengamankan jalannya Pilkada serentak di Indonesia. Kekuatan prajurit TNI disesuaikan dengan kebutuhan di daerah pelaksana Pilkada masing-masing.

"Pilkada serentak ini merupakan suatu pesta demokrasi yang harus dijamin keamanannya. Semua daerah kita antisipasi," ujar Mulyono. (bbn/bbn)