Jumat 20 Oktober 2017, 11:57 WIB
Forum Ulama dan Tokoh Jabar Gelar Demo Tolak Perppu Ormas
Demo Perpu Ormas/Foto: Mochamad Solehudin
Bandung -
Warga yang tergabung dalam Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (20/10/2017). Mereka meminta pemerintah membatalkan Perppu Ormas.
Pasalnya Perppu Ormas dinilai sebagai bentuk arogansi pemerintah. Dengan adanya Perppu ini pemerintah bisa seenaknya membubarkan organisasi masyarakat dan menghukum anggota atau aktivis yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
"Dengan Perppu ini pemerintah bisa seenaknya membubarkan Ormas. Bahayanya juga buka kepada Ormasnya saja tapi juga kepada para aktivisnya," kata Koordinator Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat Ali Bayanullah di sela-sela aksinya.
Selain itu, dengan diterbitkannya Perppu ini, kata Ali bisa membawa Indonesia dalam rezim diktator yang represif dan diktator. Contohnya saja Ali melanjutkan, dihilangkannya proses pengadila dalam mekanisme pembubaran ormas.
"Ini membuka pintu kesewenang-wenangan karena pemerintah akan bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak tanpa ada ruang bagi ormas untuk membela diri," kata Ali.
Kemudian, adanya ketentuan yang bersifat pasal karet seperti larangan melakukan tindakan SARA dan penyebaran paham lain yang dianggap mengganggu Pancasila. Hal ini menurutnya tentu bisamenjadi alat untuk menindas pihak lain.
"Berdasarkan semua hal di atas, maka publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif," tandasnya.
(avi/avi)
Pasalnya Perppu Ormas dinilai sebagai bentuk arogansi pemerintah. Dengan adanya Perppu ini pemerintah bisa seenaknya membubarkan organisasi masyarakat dan menghukum anggota atau aktivis yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
"Dengan Perppu ini pemerintah bisa seenaknya membubarkan Ormas. Bahayanya juga buka kepada Ormasnya saja tapi juga kepada para aktivisnya," kata Koordinator Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat Ali Bayanullah di sela-sela aksinya.
 Foto: Mochamad Solehudin |
Selain itu, dengan diterbitkannya Perppu ini, kata Ali bisa membawa Indonesia dalam rezim diktator yang represif dan diktator. Contohnya saja Ali melanjutkan, dihilangkannya proses pengadila dalam mekanisme pembubaran ormas.
"Ini membuka pintu kesewenang-wenangan karena pemerintah akan bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak tanpa ada ruang bagi ormas untuk membela diri," kata Ali.
Kemudian, adanya ketentuan yang bersifat pasal karet seperti larangan melakukan tindakan SARA dan penyebaran paham lain yang dianggap mengganggu Pancasila. Hal ini menurutnya tentu bisamenjadi alat untuk menindas pihak lain.
"Berdasarkan semua hal di atas, maka publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif," tandasnya.
(avi/avi)
