PDIP dan Golkar Segera Tanda Tangani MoU Koalisi di Pilgub Jabar

Bandung - Golkar dan PDIP Jawa Barat akan segera menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk menindaklanjuti kesepakatan koalisi di Pilgub Jabar 2018. Kedua partai itu juga bakal menemui DPP masing-masing untuk memantapkan arah koalisi.

Pimpinan kedua partai di tingkat Jawa Barat kembali melakukan pertemuan di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (13/10/2017).

Selain membahas koalisi di Pilgub, kedua pihak juga sepakat berkoalisi untuk merebut kemenangan di Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar. Koalisi ini diyakini menjadi kekuatan besar di ajang demokrasi lima tahunan tersebut. Apalagi PDIP dan Golkar bakal mendapat tambahan dukungan dari Hanura.

Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus (TB) Hasanudin menyatakan dalam pertemuan ini diperoleh dua kesepakatan penting. Pertama sepakat berkoalisi di Pilkada 16 kabupaten/kota dan juga di Pilgub Jabar 2018.

Tubagus melanjutkan akan segera menemui DPP untuk melaporkan hasil kesepakatan yang telah dibangun bersama Golkar di Jawa Barat. Sehingga DPP bisa segera menindaklanjuti kesepakatan yang telah terbangun dengan baik ini.

"Kami sepakat dan sungguh-sungguh, ikhlas bekerja sama atau berkoalisi dengan Golkar. Pada minggu depan kami akan lapor ke DPP dan biarkanlah DPP bicara lebih lanjut soal nomor 1 dan 2 nya," kata Tubagus.

Pihaknya juga siap mendukung semua keputusan dari DPP terkait Pilgub Jabar nantinya. Mulai dari nama yang nantinya diusung dan hal lainnya terkait Pilgub Jabar mendatang.

"Kita akan patuh dengan semua keputusan yang diambil DPP," ucap Tubagus.

Di lokasi yang sama, Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan koalisi yang dibangun antara kedua partai ini bukan hanya dalam tataran politis saja. Tapi juga menyangkut hal paling mendasar di mana kedua partai sepakat untuk mempertahankan Jabar sebagai provinsi yang beragam, baik dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya.

"Karena gubernur hanyalah tenaga administratif. Kalau politis hanya terkait kepala daerah. Tapi substansif ideologis lebih luas," ujar Dedi.

Dengan telah terbentuknya koalisi ini, menurut Dedi, tugas yang dibebankan DPP kepadanya untuk mencari rekan koalisi sudah dilaksanakan. "Dalam rapat pleno 8 Oktober sudah memutuskan dan memerintahkan DPD Golkar untuk membangun mitra koalisi dan ini sudah terwujud dan tugas saya sudah selesai," ucap Dedi. (ern/ern)