DetikNews
Kamis 12 Oktober 2017, 18:08 WIB

Tinjau Gunung Rakutak Bandung, KLHK: Kodisi Hutan Rusak

Wisma Putra - detikNews
Tinjau Gunung Rakutak Bandung, KLHK: Kodisi Hutan Rusak Gunung Rakutak/Foto: wisma putra
Kabupaten Bandung - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan peninjauan ke lahan Perhutanan Sosial di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/10/2017).

Pada kunjungannya tersebut, KLHK menemukan kerusakan yang terjadi di kawasan hutan Gunung Rakutak, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Saat ini kondisi Gunung tersebut sudah gundul dan belum diketahui penyebabnya.

"Kami baru pertama melakukan kunjungan kesini (Gunung Rakutak), ternyata benar kata staf saya yang sudah datang ke sini berkali-kali dan nge-drone (pengambilan gambar di atas udara) kondisi di sini (hutan) dalam kondisi rusak," kata Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Erna Rosdiana kepada wartawan di Gunung Rakutak, Kamis (12/10/2017).
Gunung rakutak kondisinya gundulGunung rakutak kondisinya gundul Foto: wisma putra

Erna mengungkapkan, tanah di gunung tersebut kini kondisinya gembur dan rawan terjadi bencana longsor. Jika tidak segera dihutankan (hijaukan dengan pohon) kembali akan bertambah rusak. Kendati demikian, sayuran yang ditanam oleh petani di Gunung Rakutak untuk penghidupan masyarakat.

"Kami cari titik tengah di mana perekonomian masyarakat dapat terakomodir dan kondisi hutan kita kembalikan. Oleh karena itu, dengan P 39 (Permen LHK No 39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial) kita ingin mengembalikan hutannya kembali ditanami lagi dengan pohon secara bertahap, tapi tetap penghasilan petani berjalan terus," ungkapnya.

Melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah ingin mengembalikan kesejahteraan para petani khususnya masyarakat yang tinggal berdampingan dengan kawasan hutan.

Pantauan detikcom, rombongan KLHK meninjau lokasi lahan hutan gundul yang berada di Gunung Rakutak. Di lokasi tersebut nantinya petani akan menanam 40 persen pohon eucaliptus, 40 persen pohon batang keras seperti kopi dan buah-buahan, sementara 20 persennya akan ditanami sayuran.

Jika petani ingin menggarap lahan tersebut harus mendapatkan izin dari KLHK. Setelah mendapatkan izin, tambah Erna, intervensi pemerintah dalam hal bantuan kepada masyarakat untuk menanam tanan pohon-pohonan ini dengan tanaman kebun itu bisa dilakukan.

"P39, yaitu Perhutanan Sosial di kawasan Perhutani di Jawa dimana arealnya itu sudah rusak. Kondisi kerusakan hutan disini sudah lima tahun terus begini, maka dukungan dari kementerian BUMN untuk bisa memfasilitasi dan memberikan pengelolaan ini kepada masyarakat dengan pengawasan dan Perhutani akan menjadi pembina teknis," jelasnya.

Selain memberi pengawasan, KLHK pun akan memberi pendampingan kepada para petani yang bermitra dengan LSM yang dapat memberikan informasi kepada para petani. "Hutan lindung disini tidak boleh ada penebangan. Jadi kayu-kayu yang ditanam tidak boleh ditebang," ujarnya.

Selain itu KLHK merespon positif hasil terakhir fasilitasi bersama masyarakat untuk membuat rencana kelola yang akan menanam eucaliptus sebanyak 40 persen. Menurutnya penanaman tersebut bagus untuk menahan longsor.

"Disamping menanam ecaliptus masyarakat juga akan menanam kopi. Ini bagus di bawah eucaliptus bisa ditanam kopi jadi ada dua layer yang (tanaman) tinggi, menengah dan pendek. Itu bertujuan untuk menanam kopi, eucaliptus terus kopi dan di bawahnya alpukat maka air bisa tertahan disitu," jelasnya.

Gunung Rakutak kondisinya sudah rusak. Meski begitu, masyarakat diperbolehkan menanam sayuran untuk kebutuhan ekonomi jangka pendek. "Sayuran diperbolehkan maksimal 20 persen kalau masyarakat membutuhkan, tapi ada masyarakat yang sudah tidak membutuhkan. Maksimal 20 persen dan tidak lebih," pungkasnya.
(avi/avi)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed