Dukung KPK, Mahasiswa ITB Kembali Aksi di CFD Dago

Bandung - Puluhan mahasiswa ITB kembali melakukan aksi di area Car Free Day (CFD) Dago, Minggu (8/10/2017). Aksi ini mereka lakukan untuk mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi.

"CFD itu setiap kalinya dikunjungi oleh sampai puluhan ribu orang, dan kebetulan kami mahasiswa minggu itu libur. Sehingga ini menjadi tempat dan waktu yang tepat untuk mengkampanyekan pemberantasan korupsi," ujar Presiden Keluarga Besar Mahasiswa ITB Ardhi Rasywardhana.

Foto: Tri Ispranoto

Dalam aksinya ini para mahasiswa yang berjumlah sekitar 30 orang itu menyuarakan enam poin petisi yakni pertama menolak dengan keras segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi.

Kedua menolak penggunaan hak angket pada KPK, ketiga menolak keberadaan Pansus Hak Angket terhadap KPK yang cacat hukum dan menuntut DPR untuk menolak rekomendasi segelintir anggota yang mengatasnamakan Pansus Hak Angket terhadap KPK.

Selanjutnya adalah menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan RUU KPK, kelima menuntut KPK untuk tetap fokus menyelesaikan semua kasus-kasus korupsi masa lalu dan masa kini.

Baca juga: Status Tersangka Setnov Dicabut, Mahasiswa Turun ke Jalan

"Terakhir menuntut KPK agar lebih kompeten, mandiri dan independen dalam segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," tegas Ardhi.

Selain menyuarakan hal tersebut dengan gaya berkampanye, mahasiswa juga membuat sebuah permainan lempar dart dengan sasaran foto koruptor yang bisa dimainkan oleh warga dengan iming-iming hadiah minuman.

Foto: Tri Ispranoto

Di sisi lain juga nampak sejumlah baliho kosong tempat warga mencurahkan tulisan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Terlihat empat baliho sepanjang tiga meter hampir penuh oleh tulisan dan dukungan warga dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Ardhi menegaskan aksi yang juga diikuti oleh hampir seluruh mahasiswa di berbagai daerah itu akan terus berlanjut hingga gerakan yang dianggap sebagai langkah pelemahan KPK melalui hak angket masih dipertahankan.

"Kalau suara kami ini tidak didengar oleh DPR maka kami akan menyuarakannya di Istana Negara pada 20 Oktober. Kami berharap Jokowi sebagai kepala negara bisa membenahi maraknya korupsi dan kegaduhan politik di Indonesia," tandasnya.

Foto: Tri Ispranoto

(ern/ern)