Jabar Jadi Barometer Pelaksanaan Pilkada di Indonesia

Bandung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi kesiapan Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Bahkan Jabar akan dijadikan barometer dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia tahun depan.

Tim dari Kemendagri pagi tadi bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membahas persiapan Pilkada Serentak tahun depan. Di Jabar sendiri ada 17 event demokrasi yakni satu Pilgub dan Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota.

Berbagai hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari masalah pendanaan hingga upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dibanding Pilgub dan pilkada sebelumnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita udah jalan ke lima daerah (di Jabar), kita apresiasi sekali (kesiapannya). Buktinya dana (turun) cepat (dibanding daerah lain)," kata Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD, Kemendagri Akmal Malik, usai melakukan pertemuan, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/9/2017).

Pertemuan pembahasan Pilkada Serentak 2018 Foto: Mochamad Solehudin

Bahkan Akmal menyebut Jawa Barat akan dijadikan barometer dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Karena sebagaimana diketahui tahun 2018 ada 171 pilkada di seluruh Indonesia.

"Ini udah bagus, dan cepat kesiapannya. Pendanaan dan juga data. Pokoknya Pilkada aman, Jabar akan jadi barometer (penyelenggaraan Pilkada di Indonesia)," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan berbagai persiapan terus dilakukan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun depan. Mulai dari anggaran, keamanan sampai kesiapan lainnya.

"Untuk anggaran, Provinsi telah menyiapkan Rp1,6 triliun. Dana ini disalurkan untuk mendanai KPU Rp1,169 triliun, Bawaslu Rp322 miliar, Polda Jabar Rp174 miliar, Polda Metro Rp22,1 miliar, Kodam III Siliwangi Rp26 miliar dan Kodam Jaya Rp2,8 miliar," katanya.

Kemudian, kata Heryawan, koordinasi teknis terkait Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota juga terus berjalan. Sharing anggaran juga sudah dilakukan. "Sharing anggaran juga sudah. Anggaran untuk Pilkada itu kan ada 16 kabupaten/kota yang beririsan dan 11 tidak beririsan. Kalau yang beririsan, sharing anggaran dilakukan," ujarnya.

(avi/avi)