Umat Budha Sukabumi Dukung Pemerintah Hentikan Krisis Rohingya

Sukabumi - Pimpinan Majelis Agama Budha Kota Sukabumi mendukung penuh langkah pemerintah yang mengutus Menlu RI Retno LP Marsudi berjumpa pimpinan Myanmar, Aung San Suu Kyi, berkaitan pembahasan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Umat Budha di Sukabumi ini menyampaikan pernyataan sikap terkait tragedi tersebut, Myanmar.

Ada tujuh perwakilan vihara yang mendukung dan menandatangani pernyataan tersebut. "Kami sebagai umat Budha merasa prihatin dengan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rohingya Myanmar, baik masyarakat sipil maupun militer telah menjadi korban," kata Handi Suhendra dari Majelis Tridarma di Vihara Widhi Sakti, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (4/9/2017).

Hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Sukabumi HM Muraz, Sekum MUI Kota Sukabumi H Kusoy dan sejumlah unsur dari Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sukabumi. Menurut Handi, umat Budha menilai krisis yang terjadi di Myanmar bukan konflik agama, tapi konflik sosial dan kemanusiaan yang tidak kunjung mereda serta berdampak luas.

Ia berharap apa yang terjadi di Myanmar tidak mengganggu kerukunan umat beragama di Kota Sukabumi. "Kami mendukung pemerintah pusat yang telah bergerak dengan mengutus Menlu (Retno LP Marsudi) untuk ikut menyampaikan harapan dan keinginan mayoritas masyarakat di Indonesia agar tragedi itu dihentikan," tutur Handi.

Berikut poin pernyataan umat Budha Sukabumi terkait Rohingya:

1. Keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Rakhine - Myanmar yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian moril dan materil yang besar bukanlah konflik agama melainkan konflik sosial dan kemanusiaan.

2. Menumbuhkan solidaritas kemanusiaan atas krisis Rakhine Myanmar dengan mengedepankan sikap cinta kasih bahwa korban ataupun masyarakat yang terdampak adalah sama-sama manusia yang setara dan Serasa di hadapan Tuhan YME.

3. Mendesak pihak yang bertikai di Myanmar untuk menghentikan kebencian dan tindak kekerasan agar tidak semakin memperparah kerusakan yang diakibatkan.

4. Mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan, bantuan dan hak asasi dasar kepada masyarakat Rakhine Myanmar.

5. Menolak segala bentuk provokasi untuk memperluas dan membawa isu konflik dan krisis Rakhine Myanmar ke Indonesia yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

6. Menghimbau masyarakat Indonesia untuk dapat menyaring informasi yang beredar melalui media sosial dan tidak terprovokasi untuk menyebarkan kebencian, Kami sangat mengharapkan kepada cyber crime Polri dan BIN agar mendeteksi informasi yang berbentuk provokasi agar tidak tersebar ke masyarakat.

7. Kami sangat mengharapkan pemerintah Indonesia menjamin umat beragama untuk beribadah dengan tenang dan aman serta menjamin keamanan terhadap rumah ibadah yang berada di Indonesia.

8. Sangat perlu diingat bahwa tidak ada agama yang dapat dikaitkan dengan aksi terorisme karena aksi keji tersebut sama sekali tidak mencerminkan perilaku umat beragama. Kejadian ini harus menjadi pendorong bagi bersatunya umat beragama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. (bbn/bbn)