.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau agar pihak terkait, seperti Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, dan pengusaha tetap memperhatikan masyarakat sekitar pelabuhan.
"Memang kita harus menyingkronkan antara kebutuhan untuk pembangunan Nasional dengan aspek masyarakat dan lingkungannya. Jangan condong ke salah satu sisinya saja," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Sugihardjo kepada awak media usai memberikan bantuan hewan kurban di Kantor KSOP Kelas II Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (1/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenhub mempersilakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk supervisi dan mengkaji berkaitan aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon. "Ya kita harus meminta pihak yang netral seperti KLH itu. Barangkali dengan pengalaman yang dimiliki KLH bisa memberikan solusi. Intinya aktivitas bongkar muat ini jangan sampai mengganggu masyarakat dan lingkungan," tutur Sugihardjo.
Zaki Mubarak, Ketua RW 05 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, mengeluhkan dampak dari aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon. Ia menilai penanganan aktivitas bongkar muat batu bara belum maksimal.
"Padahal sudah ada komitmen dengan masyarakat ingin membuka kembali aktivitas bongkar muat ini. Nyatanya debu masih ada, ya walaupun tidak separah dulu," ujar Zaki saat ditemui detikcom di warung miliknya yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Cirebon.
Ia menuturkan komitmen yang telah disepakati masyarakat dengan pihak terkait aktivitas bongkar muat itu, yakni tentang penangan debu batu bara lebih dimaksimalkan, kompensasi, dan perekrutan tenaga kerja untuk penanganan debu. Hingga kini, sambung dia, belum ada realisasi dari pihak terkait.
"Kompensasi memang sempat direalisasikan. Tapi sekarang belum jelas lagi. Debu batu bara juga sekarang masih ada, jelas mengganggu masyarakat. Saya pikir ini karena dua faktor, pertama penanganan kurang maksimal dan cuaca kemarau," ucap Zaki. (bbn/bbn)
