.webp)
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi Olga Pragosta menyatakan bila ajuan awal Polres Sukabumi untuk pengamanan Pilkada sebesar Rp4,4 miliar. Jumlah tersebut meningkat setelah ada itungan indeks baru sebesar Rp6,077 miliar.
Sementara kemampuan anggaran Kota Sukabumi untuk pengamanan Pilkada hanya sebesar Rp2,2 miliar. Dana itu pun harus dipenuhi dalam dua tahun anggaran yakni di APBD Perubahan 2017 dan APBD murni 2018 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara anggaran yang diajukan Kodim relatif tidak jauh berubah sebesar Rp1,6 miliar. Tapi pihaknya hanya sanggup menyediakan anggaran sebesar Rp800 juta dan akan dipenuhi dalam dua tahun anggaran yakni di APBD perubahan 2017 dan APBD murni 2018.
Menurut dia rata-rata kabupaten/kota kesanggupan anggarannya tidak sesuai dengan usulan Polres dan Kodim setempat. Hal ini tentu menjadi beban daerah yang bisa berdampak terhadap pemenuhan anggaran untuk program lainnya.
"(Pilkada) ini memang prioritas tapi kita mentok di kemampuan (anggaran). Kalau ada tambahan (biaya pengamanan ini) maka harus ada kegiatan yang berkurang," ujarnya.
Di lokasi yang sama Kepala Biro Rencana dan Anggaran Polda Jabar Kombes Albertus S.Sitorus menjelaskan bila anggaran pengamanan Pilkada yang diajukan pihaknya telah dihitung mengikuti standar biaya masukan, khusus dan norma indeks sesuai Keputusan Kapolri. Keputusan ini juga mengacu pada Peraturan Kementrian Keuangan.
"Kalau enggak dipedomani ini, akan jadi temuan BPK RI. Sepakat ini bukan akal-akalan Polda Jabar. Emang keputusan (Kapolri) ini keluar 11 Juli 2017, karena menunggu setandar biaya masukan Menkeu. (Sekarang) ini Menkeu sudah setejui," ujarnya.
Pihaknya juga mengingatkan semua Polres segera menyesuaikan kebutuhan anggaran baru untuk pengamanan Pilkada sesuai dengan norma indeks baru dan mengajukannya ke pemerintah kota/kabupaten masing-masing. Karena bila tidak disesuaikan pihaknya khawatir berdampak pada pengamanan yang dilakukan.
"Kami mohon kiranya menyesuaikan kebutuhan anggaran baru. Kalau enggak disesuaikan kami akan kesulitan personel karena tiap daerah beda tingkat kerawanan. Karena tujuan anggaran ada kegiatan tepat," ucapnya.
Bila kabupaten/kota tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran sesuai yang diajukan, dia menyatakan Polda akan menyokong langsung dari sisi personel atau bahkan dari sisi anggaran. Namun tidak akan maksimal melihat kemampuan dan kebutuhan di lapangan.
"Jika tidak bisa dipenuhi kabupaten/kota (kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada), Polda akan memback up Polres (dari sisi personel). Kalau back up (personel) dari Polda kurang, tapi personel Polres yang beraksi (di lapangan) berarti anggaran (kita back up) dari Polda tapi ya enggak maksimal," ucapnya.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar Koesmayadie Padmadinata menyatakan bila Pilkada ini merupakan urusan wajib. Sehingga pemerintah kabupaten/kota khususnya yang akan menggelar Pilkada Serentak mau tidak mau harus menyiapkan anggarannya.
Pihaknya tidak segan-segan akan melakukan evaluasi bila dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menyantumkan dana untuk Pilkada. "Pilkada itu urusan wajib. Jadi daerah harus menyiapkan. Kita akan evaluasi (di RAPBD). Masa tidak ada pengamanan Pilkada padahal itu adalah urusan wajib," ujarnya.
Menurutnya tidak ada pilihan lain bila daerah harus mencoret sejumlah kegiatan dalam rancangan anggarannya. "Program yang tidak terlalu penting coret saja. Daripada nanti kita evaluasi," tandasnya.
Untuk diketahui, dana pengamanan yang disiapkan Pemprov Jabar sebesar Rp174 miliar untuk pihak kepolisian dan sekitar Rp29 miliar untuk Kodam III Siliwangi dan sekitar Rp2 miliar untuk Kodam Jaya. "Dana ini sudah kita kunci (tidak bisa diutak-atik lagi)," tandasnya. (avi/avi)
