DetikNews
Kamis 24 Agustus 2017, 13:11 WIB

Masyarakat Sunda Wiwitan Gagalkan Eksekusi Tanah Adat di Kuningan

Irman - detikNews
Masyarakat Sunda Wiwitan Gagalkan Eksekusi Tanah Adat di Kuningan Foto: Istimewa
Kuningan - Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan menggagalkan eksekusi tanah yang ketiga kalinya oleh Pengadilan Negeri (PN) Kuningan di kawasan adat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Kamis (24/8/2017).

Petugas juru sita PN Kuningan datang dengan dikawal 450 an polisi. Namun kedatangan mereka dihadang oleh 300-an masyarakat adat. Warga melakukan aksi tidur di jalan oleh para wanita yang lengkap mengenakan pakaian adat putih berselendang batik.

Setelah aksi tidur di jalan, masyarakat adat pun melakukan aksi bakar ban bekas. Suasan mulai memanas, aparat mulai merangsek. Secara silih berganti, para wanita dan laki-laki bergantian membuat blokade. Aksi saling dorong juga sempat mewarnai aksi penghadangan eksekusi tanah adat itu.

Penolakan eksekusi lahan ini karena masyarakat adat menilai banyak kejanggalan pada amar keputusan PN Kuningan. Kordinator Aksi yang juga selaku Girang Pangaping Adat, Oki Satria mengatakan selama ini tanah adat yang dieksekusi sejatinya adalah tanah warisan. Luasnya 224 meter persegi dan bangunan.

"Sebenarnya tanah adat ini tidak ada alas haknya, karena ini dari sesepuh kami yang diberikan . Dari beberapa manuskrip terdapat penegasan bahwa kepemilikan tanah adat ini milik komunal dan tidak bisa dibagiwariskan," katanya kepada detikcom.

Hingga generasi kedua dari sesepuh adat, yakni Pangeran Tedja Buana terus melanjutkan kebijakan tersebut. Bahkan pada tahun 1948 Pangerdan Tedja Buana memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Yayasan Tri Mulya.

Namun, sambung Oki, dalam perjalanannya, salah satu cucu dari Pangeran Tedja Buana, Djaka Rumantaka menggugat tanah tersebut ke pengadilan. Pihak Djaka pun memenangkan gugatan tersebut, dibuktikan dengan amar putusan PN Kuningan Nomor 07/pdt.G/2009/PN.Kng tanggal 18 Januari 2018 jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 82/PDT/2010/Pt.Bdg tanggal 5 Mei jo. putusan MS RI Nomor 2394K/pdt/2010 tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan PK Nomor 21PK/2014 tanggal 18 Juni 2014.

"Kami juga melakukan gugatan perlawan. Tapi, kami melihat banyak kejanggalan. Amar putusan pengadilan itu menunjukkan bahwa negara mengenyampingkan hukum adat, artinya hanya melihat dari perspektif waris. Ini yang menimbulkan carut-marut dalam melaksanakan putusan eksekusinya," kata Oki.

Oki menegaskan masyarakat adat tetap menolak eksekusi tanah. Perlawan terhadap ketimpangan hukum itu, sambungnya, terus akan diperjuangkan masyarakat adat. Rencananya, Oki mengajukan gugatan kembali. "Kita memang sudah mengajukan perlawan gugatan saat Djaka menggugat tanah ini. Setelah eksekusi yang ketiga ini digagalkan, kami juga akan gugat kembali dengan manaikkan gugat untuk menggagalkan eksekusi," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya PN Kuningan melaksanakan eksekusi pertama kalinya pada tanggal 14 Agustus, namun masyarakat adat menyikapinya dengan meminta audiensi. Tapi, permohonan itu tak digubris. Eksekusi tanah pun kembali dilakukan pada tanggal 20 Agustus, masyarakat tetap menolak. Eksekusi pun digagalkan. Dan, terkahir pada hari ini, masyarakat adat kembali berhasil menggagalkan eksekusi tanah.
(ern/ern)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed