.webp)
Daryanto menyebut pelaksanaan PPDB di Jabar harus dievalusi. Tujuannya tak lain demi pelaksanaan PPDB sesuai prosedur. Ragam permasalahan seperti laporan dugaan penyimpangan dan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeruak pada PPDB 2017, menurutnya segera diteliti dan dianalisis Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
"Kita harus solutif. Jangan melihat atau berkutat pada problem saja. Garapan ke depan, ya diperbaiki," ujar Daryanto usai menghadiri workshop bertajuk 'Deseminasi Hasil Pemantauan PPDB 2017 Jabar' yang digelar Ombudsman Jabar di Hotel Nexa, Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa (8/8/2017).
Daryanto menegaskan masukan atau rekomendasi Ombudsman Jabar berkaitan pemantauan PPDB 2017 menjadi bahan perbaikan untuk tahun ajaran berikutnya. Ia sepakat dengan lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut bahwa penyelenggaraan PPDB mesti mengusung semangat objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminatif.
"Maka itu, kita harus mengevaluasi kembali ke depan. Apa saja yang perlu diperbaiki, sisi mana yang harus diimprov, artinya kita menemukan titik-titik yang bisa dikembangkan untuk perbaikan ke depan," ujar Daryanto.
Soal sistem zonasi PPDB, Daryanto menyebut regulasi tersebut masih perlu dipertajam. "Sistem zonasi belum sempurna. Tentu penyempurnaan dan perbaikan itu menjadi penting. Sebab tidak ada peraturan yang baru muncul ini langsung sempurna," ucapnya.
Catatan lainnya, Daryanto meminta Disdik Jabar jauh hari untuk mendata dan mengecek jumlah siswa yang berpotensi mengikuti PPDB. Sehingga calon peserta didik baru dapat diketahui jumlahnya.
"Ini menjadi konsentrasi kita bersama dan harus analisis betul jumlah siswa yang akan masuk sekolah. Jadi nanti disiapkan ruang kelas dan sekolahnya," kata Daryanto.
Selain zonasi, Daryanto menyinggung soal sistem rombel yaitu satu kelas 36 peserta didik untuk tingkat SMA. Sedangkan tiap Pemda memiliki kebijakan tersendiri.
"Rombel itu idealnya 36, dilanggar menjadi 40. Hal-hal seperti itu perlu ditata dan diperbaiki. Ya anak sekolah begitu banyak, sekolah harus menjamin anak sekolah. Jangan sampai tidak sekolah," kata Daryanto.
Guna memberangus praktik penyimpangan saat proses PPDB, Daryanto mengingatkan semua pihak, baik penyelenggara dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama mengantisipasinya. "Masalah pendidikan harus betul-betul dijaga," ujar Daryanto.
Kadisdik Jabar Ahmad Hadadi menyebut aneka permasalan saat proses PPDB 2017 di Jabar tentu menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan serupa pada tahun depan. "Tentu buat kami ambil hikmahnya. Ke depan kami lebih menyiapkan lebih baik lagi dan sosialisasi kepada masyarakat," ucap Hadadi.
(ern/ern)
