Ini Kunci Sukses Pemprov Jabar Raih Enam Kali Opini WTP

Bandung - Pemprov Jabar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan kunci sukses mempertahankan opini WTP.

Pemprov Jabar sudah berhasil meraih lima kali secara berturut opini WTP dari BPK RI terkait LKPD, yakni sejak 2011 hingga tahun anggaran 2015. Keberhasilan itu kemudian berlanjut di LKPD tahun anggaran 2016.

"Salah satu kita yang menjadi hambatan WTP itu aset. Tahun 2009 kami membuat tim khusus penataan aset. Sehingga 2010 lebih baik lagi, hingga akhirnya kita mulai dapat WTP," kata Aher, sapaannya di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (12/6/2017).

Aher menuturkan pihaknya juga merekrut banyak pegawai yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi. Sehingga bisa menyampaikan laporan keuangan yang sesuai dan memenuhi standar pemerintahan.

Baca juga: Keenam Kalinya Pemprov Jabar Raih Opini WTP dari BPK RI

Lebih lanjut Aher menyebut, puluhan akuntan baru kemudian disebar ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Cara begitu, kata dia, perbaikan laporan keuangan bisa menyeluruh ke instansi Pemprov Jabar.

"Tipsnya kita dianjurkan juga oleh BPK ada SDM akuntansi, kita melihat berbagai OPD banyak yang tidak ada (akuntan). Saya rasa laporan keuangan itu, orang jujur tanpa memahami ilmu akuntansi sulit. Bukan hanya jujur tapi juga ilmu akuntansi baru melaporkan keuangan dengan baik dan laporannya dibaca dengan benar," tutur Aher.

Ia menjelaskan, dalam opini WTP LKPD TA 2016, BPK menyoroti kurangnya penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOP). Kurangnya penyaluran dana BOS bukan berarti ada masalah besar. Sebab, nantinya dana tersebut akan segera disalurkan.

"Kemungkinan dari pusatnya lambat atau proses daerah ada masalah. Kita tidak pernah memperlambat apalagi itu hak masyarakat tapi karena ada satu dan lain. Uang masih ada, hak masyarakat akan diserahkan tahun ini," ujar Aher. (bbn/bbn)