Buru Wajib Pajak, DJP Jabar Minta Data Perusahaan ke Pemprov

Bandung - Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Jabar II meminta data-data perusahaan di wilayah Bekasi - Karawang kepada Pemprov Jabar. Data itu akan dimanfaatkan untuk mengejar wajib pajak yang masih belum memenuhi kewajiban pajaknya.

DJP) Wilayah Jabar II saat ini tengah berupaya menggenjot pemasukan pajak dari sektor industri karena sejauh ini masih ada potensi pajak yang belum tergali.
Kepala DJP Jabar II Adjat Jatnika meminta bantuan Pemprov Jabar terkait data perusahaan.

"Kalau tidak dibantu Pemda, susah kita bisa meningkatkan pendapatan pajak," kata Adjat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/5/2017).

Menurut dia, data perusahaan tersebut sangat penting karena bisa saja ada yang belum terdata sehingga tidak terpungut pajaknya. DJP Jabar II meminta data perusahaan yang berada di wilayah Bekasi dan Karawang.

"Jadi kita (kalau) punya data enak datang ke perusahaan, data dari Pemda segini kenapa bayar pajaknya kecil," ucap Adjat.

Lebih lanjut dia menyebut, perlu menggali potensi pajak dari industri dan perusahaan di dua kawasan tersebut. Sebab tingkat kepatuhan dilihat dari Surat Pajak Tahunan (SPT) baru 50 persen.

Pada 2016 lalu pendapatan pajak yang didapat mencapai Rp 25 triliun. "Untuk tahun sekarang kita menargetkan pendapatan pajak sebesar 34 triliun rupiah," kata Adjat.

Sekda Jabar Iwa Karniwa siap membantu DJP Jabar Wilayah II untuk menggali potensi pajak yang selama ini belum didapat. "Kita akan siapkan data yang dibutuhkan Ditjen Pajak," ujar Iwa.

Dia menambahkan, pemberian data kepada DJP sebetulnya sudah sering dilakukan. Karena Pemprov berkepentingan untuk mendapat dana bagi hasil pajak baik dari pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai yang didapat. (bbn/bbn)