Keberadaan bidan di desa-desa menjadi tulang punggung dalam bidang kesehatan. Para bidan harus siap siaga selama 24 jam untuk melayani ibu dan anak, bahkan tak jarang pasien umum.
Antropolog sekaligus tokoh perempuan Indonesia, Nurmala Kartini Sjahrir, mengaku prihatin dengan kondisi para 'pahlawan' kesehatan desa tersebut. Pasalnya di tengah segudang pekerjaan, mereka masih harus berjuang untuk kesejahteraannya sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka selama 11 hingga 15 tahun memperjuangkan haknya (menjadi PNS). Daya juangnya sungguh luar biasa," ucapnya, Rabu (26/4/2017).
Perempuan yang juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Argentina ini menilai pembangunan masyarakat desa dalam bidang kesehatan tak lepas dari peranan para bidan. Namun sayangnya hal itu justru luput dari perhatian masyrakat.
Bahkan menurutnya, segala bentuk keluh kesah masyrakat yang tidak ada hubunganannya dengan dunia kesehatan kerap dikerjakan oleh para bidan. Sehingga Nurmala menilai negara harus bertanggung jawab untuk memuliakan tugas mereka.
"Sekarang kita patut bersyukur pemerintah sudah bisa merealisasikan perjuangan para bidan untuk mendapat SK pengangkatan (PNS)," tuturnya.
Sementara itu Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, mengaku akan memperjuangkan nasib para bidan desa yang semula Pegawai Tidak Tetap atau PTT untuk mendapatkan SK pengangkatan CPNS.
Sunjaya mengungkapkan, hingga kini sudah ada 142 bidan desa yang mendapat SK CPNS. Sementara 21 bidan desa lainnya terhalang aturan karena sudah berumur di atas 35 tahun.
"Akan tetapi saya selaku bupati akan memperjuangkan 21 bidan desa itu. Jangan dilihat SK diberikan pada saat mereka berumur 35 tahun, tapi lihat masa bakti mereka sejak menjadi honorer, dan saya akan perjuangkan," katanya.
Sejauh ini, kata Sunjaya, jumlah bidan sudah sangat mencukupi di Kabupaten Cirebon. Bahkan beberapa desa sudah memiliki lebih dari satu orang bidan yang disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada.
Acara forum publik itu seharusnya akan dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Putro Sandjojo. Namun yang bersangkutan tak hadir dan diwakilkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT, M Nurdin. (avi/avi)











































