.webp)
Selain Dirjen Linjamsos turut hadir anggota Komisi VIII DPR-RI Desy Ratnasari, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri.
"Pembentukan KBS merupakan langkah deteksi dini ketika terjadi bencana alam karena ketika bencana terjadi yang paling cepat mendeteksi itu masyarakat nah potensi ini kita optimalkan dengan pembentukan KBS dari, untuk dan oleh masyarakat," kata Harry Hikmat usai acara kepad sejumlah wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Istilah Kampung dalam KBS sendiri tidak berarti sempit, namun tetap keberadaannya mencakup desa bahkan lintas kecamatan yang di wilayahnya ada warga yang aktif di KBS. Kedepannya kami berharap justru peranan aktif pemerintahan setempat untuk memperbanyak KBS bahkan bukan tidak mungkin pembentukan kabupaten siaga bencana untuk jangkauan lebih luasnya," beber Harry.
KSB sendiri merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerentanan bencana. Untuk nasional sudah dibentuk sebanyak 458 KBS dengan posisi paling banyak berada di Propinsi DKI dengan jumlah sebanyak 80 KBS.
Sementara itu ditempat yang sama Desy Ratnasari meminta Kemensos untuk menambah kuota KBS di Kabupaten Sukabumi menjadi 3 KBS, mengingat seringkali terjadi bencana di wilayah yang juga memang masuk kedalam Daerah Pemilihannya tersebut.
"Kabupaten Sukabumi ini paling rentan terjadinya bencana alam, dengan adanya KBS diharapkan reaksi/respons masyarakat akan lebih cepat baik itu alur pelaporan maupun penanganannya. Namun tetap terintegrasi dengan instansi lainnya seperti TNI-Polri, PMI, BPBD dan Dinas Sosial setempat," jelas Desy.
Peresmian tersebut juga diisi dengan kegiatan simulasi penanganan bencana yang melibatkan masyarakat KBS, PMI dan sejumlah unsur relawan. Mulai dari proses evakuasi, kesiapsiagaan dapur umum dan pembuatan tenda-tenda penampungan. (ern/ern)
