Dinilai tidak Optimal, Wagub Deddy Evaluasi Program LTSP TKI

Bandung - Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengevaluasi program Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemprov Jabar lantaran dinilai tidak berjalan optimal. Sebab dari sembilan daerah yang ditunjuk sebagai percontohan, hanya satu daerah yakni Indramayu saja yang berjalan.

"Ditargetkan sebenarnya tahun ini sudah berjalan semua. Tapi kelihatannya belum bisa. Sementara TKI perlu perlindungan. Pelayanan juga harus cepat. Makanya tadi dievaluasi," kata Deddy di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jabar, Kamis (6/4/2017).

Pada 2016 lalu, Pemprov Jabar bersama KPK meresmikan program LTSP TKI. Layanan ini sebagai upaya perbaikan tata kelola layanan pengiriman TKI di provinsi ini. Mulai dari pelayanan administrasi hingga pengiriman ke negara tujuan.

Terdapat sembilan daerah yang ditunjuk sebagai percontohan dalam program tersebut. Daerahnya yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung.

"Kita akan dorong bagaimana (program LTSP) ini dilakukan," ujarnya.

Pemprov Jabar, sambung Deddy, siap membantu daerah apabila tidak memiliki dana dalam membangun layanan ini. Namun hingga kini tidak ada daerah yang mengajukan bantuan anggaran kepada Pemprov Jabar.

"Kalau perlu bantuan keuangan dari provinsi kita bantu. Misalnya untuk peralatan, kalau proposalnya ada kita bantu. Ada kesempatan dari Mei tahun lalu untuk mengajukan. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengajukan," tutur Deddy

Menurut dia, kehadiran LTSP TKI dapat memudahkan para calon TKI. Mereka tidak perlu repot mengurus proses keberangkatan. Semuanya bisa dilakukan secara langsung dan menghemat biaya.

"Seperti di Indramayu yang sudah berjalan. Mereka menghemat biaya 40 persen untuk perizinan segala macam. Sekitar hampir 4 juta rupiah dari 10 juta rupiah tiap TKI-nya. Ini kan menguntungkan," ujar Deddy. (bbn/bbn)