DetikNews
Senin 20 Maret 2017, 16:19 WIB

Warga Gusuran Bandara Kertajati Minta Dukungan Mahasiswa Cirebon

Tri Ispranoto - detikNews
Warga Gusuran Bandara Kertajati Minta Dukungan Mahasiswa Cirebon Foto: Tri Ispranoto
Cirebon - Puluhan warga yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) dan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati menggelar acara diskusi dan nonton bareng tragedi bentrokan antara warga dan aparat di areal pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, pada 17 November 2016 silam.

Diskusi yang digelar di halaman dalam kampus itu diikuti oleh puluhan mahasiswa. Selain berdiskusi mengenai dampak pembangunan dan menonton film dokumentasi bentrokan, warga pun berharap adanya dukungan akademisi terkait nasib mereka selanjutnya.

"Kita ingin menggalang dukungan dan solidaritas untuk menyuarakan nasib kami," jelas Sekjen FPRS, Bambang Nurdiansyah, usai acara, Senin (20/3/2017) siang.

Bambang menyebut, pasca bentrok kondisi masyarakat yang belum tergusur semakin terpecah karena mulai enggan memperjuangkan nasib mereka. Selain itu oknum-oknum pun semakin menjamur dengan memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan dari warga yang tengah kebingungan.

Masyarakat, kata Bambang, mulai tergoncang karena sejauh ini pemerintah terkait tidak pernah melibatkan warga dan seolah secara sepihak melakukan penggusuran. Bahkan bentrok yang terjadi pada 17 November 2016 silam bukan kali pertama terjadi, pasalnya pada 18 November 2014 pun bentrokan sempat pecah bahkan lebih banyak korban.

"Apakah logis pada 2016 lalu untuk mengukur tanah warga yang enam hektar harus sampai mengerahkan 6.000 personel aparat Polri, TNI, dan Satpol PP? Mereka itu selalu bertindak represif tanpa mengedepankan diskusi dan musyawarah," katanya.

Saat ini, kata Bambang, dari 700 hektar lahan 'incaran' BIJB Kertajati baru sekitar 70 hektar yang dibebaskan. Sayangnya dari pembebasan lahan yang terbilang masih sebagian kecil itu malah berdampak pada perekonomian dan kehidupan warga, seperti yang dialami warga Sukamulya.

Dia mencontohkan, saat ini pembebasan sudah menggerus lahan pertanian padahal 90% warga setempat berprofesi sebagai petani sehingga kini mereka luntang-lantung. Selain itu infrastruktur jalan rusak berat kareta sering dilalui kendaraan besar.

"BTS pun tidak ada, jadi kalau ada yang WhatsApp ke saya baru bisa bales pas ke luar desa. Begitu juga Puskesmas yang dipindahkan dengan lokasi yang jauh ke mana-mana," ucapnya.

Pihaknya juga menyesalkan Kemenhub yang menberi rekomendasi lahan bandara dengan alasan lahan di tempat tersebut tidak produktif dan hanya menghasilkan enam kwintal/hektar dalam sekali panen. Padahal yang warga rasakan sekali panen bisa menghasilkan enam hingga tujun ton padi perhektar.

"Yang diharapkan kita tidak hanya tergusur. Tapi selain bermanfaat untuk bandara, juga bermanfaat bagi kita yang tergusur. Kita tidak menolak pembangunan tapi perhatikan dampak dan manfaat ke depannya," tukas Bambang.


(ern/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed