Penertiban tersebut merupakan bentuk komitmen Perum Jasa Tirta (PJT) II dan Pemkab Purwakarta yang dituangkan dalam MoU penertiban peternakan keramba jaring apung. Penandatanganan MoU ini berlangsung di Bale Nagri, Pendopo Pemkab Bandung, Rabu (15/3/2017) yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Direktur Utama PJT II Djoko Saputro.
Pada kesempatan itu juga hadir Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) Basuki Hadi Mulyono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada kedua menteri, Djoko mengaku pihaknya intensif melakukan sosialisasi mengenai penertiban tersebut. Penertiban ini dilakukan karena peternak KJA tidak menggunakan pakan ramah lingkungan.
Akibatnya, kata dia, kualitas air di Waduk Jatiluhur menjadi tidak baik. Selain itu, lanjut dia, pakan ternak itu juga menyebabkan korosif pada mesin-mesin pembangkit yang ada di Waduk Jatiluhur.
"Dan kadar asam di airnya sangat tinggi sehingga membuat korosif turbin kami. Selain itu, karena kualitas air buruk, pertumbuhan ikan juga jadi berkurang," kata Djoko.
"Tentunya ini juga berdampak ke kualitas air ke Jakarta. Karena pasokan air Jakarta juga dari sini (Waduk Jatiluhur)," timpal Dedi.
Luhut dan Basuki tampak mangut-mangut mendengar penjelasan tersebut. Luhut menyiratkan akan melakukan hal yang sama di Danau Toba terkait penertiban KJA.
"Berarti kita bisa lakukan ini juga di Danau Toba," ujar Luhut kepada stafnya.
Usai menyaksikan penandatanganan MoU, kedua menteri menggunakan mobil listrik menuju Bale Panyawangan Diorama Nusantara di Jalan KK Singawinata. Luhut digendakan meresmikan museum tersebut.
(ern/ern)











































