detikNews
Senin 27 Februari 2017, 15:43 WIB

Purwakarta Raih Harmony Award, Dedi Mulyadi: Siap Tidak Populer

Mukhlis Dinillah - detikNews
Purwakarta Raih Harmony Award, Dedi Mulyadi: Siap Tidak Populer Foto: Istimewa
Purwakarta - Budaya toleransi antar umat beragama di Purwakarta sudah terjalin sejak usia dini. Meski mayoritas penduduk di Purwakarta beragama Islam, para pelajar sudah diajarkan untuk saling menghargai pemeluk agama lainnya.

Hal itu terwujud melalui gagasan Pemkab Purwakarta yang mewajibkan setiap sekolah menyediakan tempat ibadah untuk seluruh agama. Sehingga hak setiap pemeluk agama terpenuhi tanpa terkecuali.

Meski belum diterapkan secara keseluruhan, setidaknya sudah ada beberapa sekolah yang menjadi pilot project (proyek percontohan). Sejauh ini pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Selain memberikan kenyamanan dalam beribadah, Pemkab Purwakarta juga memberikan akses pendidikan agama masing-masing. Salah satunya mendatangkan guru agama sesuai dengan yang mereka anut.

Para guru lintas agama itu hadir saat mata pelajaran agama. Para pelajar tidak lagi harus kebingungan atau memilih keluar saat mata pelajaran di luar agamanya sedang berlangsung di sekolah.

Berkat sejumlah gagasan baru itu, Pemkab Purwakarta pun diganjar penghargaan oleh Kementerian Agama RI. Penghargaan bertajuk 'Harmony Award' itu diberikan langsung kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi disela-sela Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2017 di Ballroom Krakatau Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (26/2/2017) malam.

Penghargaan itu diberikan atas dasar tiga aspek penilaian antara lain dukungan pemda terhadap pelayanan seluruh agama, hasil kerja program pemda yang berkaitan dengan pelayanan terhadap seluruh penganut agama, dan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di masing-masing daerah.

Dedi mengatakan untuk menjalankan program atau kebijakan, pemimpin daerah harus siap untuk tidak populer karena berhadapan dengan gerakan-gerakan intoleransi di wilayahnya masing-masing.

"Salah satu kewajiban penyelenggara negara itu menciptakan suasana rukun dan toleransi, meskipun dia dihujat, dimarahi, tetapi itu risiko dalam menjalankan kewajiban. Intinya, harus siap tidak populer," katanya disela-sela kegiatan.

Menurutnya dari sisi aspek kerangka pandang tentang agama sampai kapanpun tidak akan sama. Pasalnya, setiap orang atau kelompok memiliki sudut pandang berbeda-beda soal agama.

Namun, kata Dedi, yang harus dilakukan pemerintah saat ini yaitu berani mengambil sikap berbeda dengan sebagian orang yang memaksakan pandangannya. Tetapi tetap mengedepankan kondusifitas.

"Agama mulai dititik beratkan bukan lagi aspek ritual formal. Tetapi bagaimana agama membangun rasa keadilan dan harus menjadi spirit pengetahuan," pungkas Dedi.

Seperti diketahui, daerah yang menerima Harmoni Award 2016 ini terdiri dari 3 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota. Antara lain Provinsi Kalimantan Tengah, Papua dan Kepulauan Riau. Sementara itu, untuk Kabupaten/Kota ada Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Alor, Kota Jayapura, Kota Tomohon, dan Kota Sungai Penuh.
(ern/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed