Warga Protes Pelebaran Trotoar di Jalan Sudirman Bandung

Bandung - DPRD Kota Bandung mempertanyakan pelebaran trotoar di Jalan Sudirman yang dilakukan oleh Pemkot Bandung. Sebab pelebaran infrastruktur tersebut dianggap makin mempersempit akses kendaraan bermotor.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi mengaku telah menerima keluhan dan protes dari warga terkait padatnya arus lalu lintas di Jalan Sudirman. Hal itu terjadi setelah adanya pengerjaan pelebaran trotoar.

"Ada (keluhan warga) soal penambahan lebar trotoar. Di beberapa bagian ini trotoarnya maju sampai ke tengah jalan. Itu berdampak kemacetan, karena penyempitan," kata Folmer usai sidak di Jalan Sudirman, Jumat (9/12/2016).

Berdasarkan pengamatannya, kemacetan tidak hanya disebabkan oleh pelebaran trotoar saja. Melainkan keberadaan kendaraan yang terparkir di kedua sisi bahu Jalan Sudirman. Lebar trotoar di Jalan Sudirman saat ini sekitar 6 meter dibandingkan lebar sebelumnya 3,5 meter.

Melihat kondisi itu, kata Folmer, pihaknya akan meminta penjelasan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) selaku penanggungjawab proyek pembangunan tersebut. Terutama terkait perencanaan dan konsep trotoar ini. "Kita akan minta konfirmasi dari tim perencananya apakah itu forum kota atau konsultan perencananya terkait dengan konsep. Jalan Sudirman ini mau dijadikan apa," ujarnya.

"Apa (dijadikan) kawasan wisata kuliner malam sehingga trotoarnya harus dilebarkan karena malam dipakai jalan atau ini kawasan perdagangan yang hanya hidup di siang hari, itu harus jelas," ucap Folmer menambahkan.

Menurut dia, Jalan Sudirman yang merupakan kawasan bisnis tentunya membutuhkan lahan parkir. Sehingga, sambung Folmer, perlu ada perencanaan matang untuk memenuhinya tanpa mengorbankan pengguna jalan. "Setahu saya parkir di bahu Jalan Sudirman ini hanya satu sisi. Di sisi kiri saja, kalau kanan tidak diperkenankan untuk parkir. Tapi kenyataan di lapangan dua lajur," katanya.

"Ini harus seperti apa menyikapinya. Karena kalau terus dipaksakan, akan semakin membuat kawasan ini macet. Sementara perwal (parkir) belum direvisi, kalau dipaksakan itu parkir ilegal," ujar Folmer. (bbn/bbn)