.webp)
Tim Saber Pungli yang dikukuhkan melibatkan seluruh unsur Muspida Jawa Barat, seperti Ketua DPRD Jabar, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, Pangdam Siliwangi, Kepala Pengadilan Tinggi Jabar. Aher menyatakan keberadaan tim ini sudah berjalan sejak instruksi dari Presiden RI Joko Widodo pada bulan Oktober 2016 lalu.
"Satgas ini baru dikukuhkan pada hari ini, agar efektifitas kerja maskimal. Tim ini kami informasikan kepada publik bahwa lebih serius untuk menghalangi dan memberantas pungli di seluruh instansi di Jawa Barat," kata Aher di kepada usai pengukuhan di aula barat Gedung Sate, Kamis (17/11/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus ada komitmen dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam pungli. Kalau ada petugas yang meminta ya tolak dengan tegas," kata dia.
Aher menilai masyarakat saat ini mulai dewasa apalagi menyikapi soal keberadaan pungli. Masyarakat lebih baik melakukan pembayaran secara resmi dimana uangnya masuk ke dalam kas negara.
"Jadi bayarnya itu ke retribusi yang resmi jangan gak resmi dan bukan ke kantong pribadi pelaku," jelasnya.
Tim ini akan bekerja sesuai dengan pola pengamatan melalui cara-cara intelijen. Aher menyebut seluruh instansi di Jawa Barat akan menjadi fokua dari kinerja tim ini.
"Tentu akan ada sinergis dengan pihak kepolisian, TNI, kejaksaan dan unsur lainnya. Intinya bukan hanya operasi tangkap tangan saja, melainkan upaya pencegahan hingga mengilangkan budaya pungli dan memberikan efek jera. Kalau mencoba menebak-nebak instansi mana ya semua sektor kita pantau. " kata dia.
Tak hanya tingkat provinsi saja, tim juga akan dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Bahkan kalau perlu akan dibentuk hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Diharapkan adanya Tim Saber Pungli yang resmi, bisa mengubah kebiasaan masyarakat.
"Untuk tingkat Kota dan Kabupaten nanti sama Bupati dan Walikota. Tapi tetap koordinasi dengan satgas dari provinsi, bahkan hingga tingkat kecamatan dan desa akan dibentuk," pungkasnya (ern/ern)
