48 Kepala Rumah Tangga Berpendidikan S2 dan S3 di Jabar Masuk Kategori Miskin

Bandung - Pusdaslibang Jawa Barat mengungkapkan data yang cukup mengagetkan. Dari hasil survei tahun ini, ada 48 kepala rumah tangga yang latar belakang pendidikan S2 dan S3 dalam kategori masyarakat miskin.

Hal itu diungkapkan Ketua Pusdaslibang Jabar Agus Ismail dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Bappeda Provinsi, Jalan Ir H Djuanda, Rabu (19/10/2016). "Ada 18 kepala rumah tangga dari 4 juta rumah tangga yang berlatar pendidikan S2 dan S3 yang miskin. Kita bukan meragukan tapi akan kita verifikasi ke rumah tangga tersebut betul atau tidak," ujar Agus.

Tak hanya itu saja Agus juga memaparkan sekitar 1.700 kepala rumah tangga dari 4 juta kepala rumah tangga yang status pekerjaannya masuk ke dalam kategori miskin.

"Seperti PNS, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD dan anggota legislatif. Tapi kita belum verifikasi ini apakah betul pekerjaannya tersebut. Karena itu ada di kolomnya status pekerjaannya. Sehingga akan kita temukan kebenarannya di lapangan nanti," lanjutnya.

Agus tidak menyebut secara rinci daerah mana saja yang termasuk dalam kategori tersebut. Karena data-data tersebut bersifat individual dan rahasia. "Yang jelas ini tersebar diseluruh daerah di Jawa Barat," kata dia.

Dari data yang tersedia, beberapa daerah yang masuk dalam daftar daerah miskin di wilayah Jabar disebutkan wilayah Bogor, Subang, Majalengka, Indramayu, Karawang, Kuningan, Cirebon, dan Kota Tasikmalaya

Ditemui di tempat yang sama, Wagub Jabar Deddy Mizwar meminta data itu diverifikasi. "Ada yang perlu dilakukan validasi kok ada S2 dan S3 kok miskin gitu. Jangan-jangan salah identifikasinya, ada apa ini tadi itu disebut oleh bagian pusdalisbang. Ada beberapa yang perlu di verifikasi," ujar Deddy.

Adanya data tersebut, Demiz ingin agar setelah rakor tersebut Tik Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat bisa mendata ulang agar lebih akurat. Sehingga dalam menjalankan program kemiskinan pengurangan tingkat kemiskinan dapat dirasakan hasilnya.

"Jadi biar anggaran yang kita keluarkan ini tepat sasaran dengan menggunakan data-data yang tadi dan tentunya harus akurat. Secara signifikan pengurangan kemiskinan dapat kelihatan," jelasnya. (ern/ern)