Didakwa Terima Suap dari Bupati Ojang, Dua Jaksa Terancam 15 Tahun Penjara

Avitia Nurmatari - detikNews
Rabu, 31 Agu 2016 12:44 WIB
Kedua terdakwa yaitu Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni. Foto: Avitia Nurmatari
Bandung - Dua jaksa Kejati Jabar yakni Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni didakwa menerima suap sebesar Rp 300 juta untuk meringankan tuntutan terhadap Jajang Abdul Kholik dan Budi subianto dalam kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana kapitasi dan program Jamkesmas tahun anggaran 2014 di Dinkes Subang. Kedua oknum jaksa tersebut terancam hukuman 15 tahun penjara.

Berkas dakwaan dibacakan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (31/8/2016). Keduanya dijerat Pasal 12 huruf a dan 11 Undang-undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana jo Pasal 65 ayat satu KUHPidana.

JPU KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan terdakwa satu Fahri Nurmallo dan terdakwa dua Deviyanti Rochaeni pada 31 Maret dan 11 April 2016 bertempat di Kantor Kejati Jabar telah menerima uang Rp 200 juta dari Jajang Abdul Kholik dan Bupati Subang nonaktif Ojang Sohandi melalui Lenih Marliani, serta uang sebesar Rp 100 juta dari Budi Subiantoro melalui Kristanto Wibowo.

Menurut JPU KPK, kedua terdakwa patut menduga bahwa uang sebesar Rp 300 juta itu diberikan untuk meringankan tuntutan terhadap Jajang Abdul Kholik dan Budi subianto dalam kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana kapitasi dan program Jamkesnas tahun anggaran 2014 di Dinkes Subang.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk. Menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," sebut Fitroh saat membacakan berkas dakwaan.

Sebagai aparat penegak hukum, apa yang dilakukan Fitroh dan Devi bertentangan dengan kewajiban sebagai pegawai negeri dan JPU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Serta Pasal 1 ayat 2 UU No 16 tahun 204 tentang Kejaksaan RI, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Jaksa Agung RI.

"Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 huruf a, dakwaan kesatu. Kemudian Pasal 11 ayat satu UU Tipikor jo Pasal 55 ayat satu kesatu jo Pasal 65 ayat satu KUHPidana. Ancamannya minimal empat tahun, maksimal 15 tahun," jelas Fitroh.

Baik Fahri maupun Devi tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU KPK. Sidang dilanjutkan 7 September 2016 mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (avi/bbn)