.webp)
Menerapkan pelayanan publik berbasis online, menurut Amzulian, akan menekan jumlah korupsi maupun pungli. Sebab, kata dia, sistem tersebut dapat meminimalisir kontak langsung antara petugas pelayanan dengan masyarakat.
"Memang persoalan di kita itu pada kontak langusung. Semakin sedikit urusan itu ada kontak langsung, maka semakin sedikit pula kemungkinan pungli. Kalau pelayanan publiknya baik maka dipastikan korupsi itu rendah," kata dia di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat (26/8/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya pelayanan secara online, sambung Amzulian, inovasi terbaru yang bisa menjadi ditiru daerah lain yaitu dengan cara jemput bola. Salah satunya dengan mengantar langsung dokumen pembuatan kartu keluarga (KK) yang sudah selesai.
Dengan begitu, ujar dia, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot mendatangi kantor Disdukcapil untuk mengambil dokumen KK. Tentunya hal ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam pelayanan.
"Itu kan suatu inovasi yang luar biasa. Suatu cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan begini juga akan merubah image tentang pelayanan publik dari pemerintah yang dianggap korup, lambat dan seterusnya," ujar Amzulian.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku senang atas apresiasi yang diberikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Kendati demikian, Emil, sapaan Ridwan, tidak mau puas diri.
Menurut dia masih banyak yang mesti dibenahi terutama dalam hal pelayanan publik. Karena, Emil menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum puas dengan pelayanan diberikan Pemkot Bandung.
"Di Bandung ini kita rajin melakukan survei, supaya jangan Pemkot Bandung dibilang sudah keren tapi di mata masyarakat pelayanannya masih belum maksimal. Nah itu yang kita lakukan agar bisa terus berbenah lebih baik lagi," kata Emil. (bbn/bbn)
