Warga Sukamulya Tolak Pembangunan Bandara Kertajati, Begini Solusi Pemprov Jabar

Warga Sukamulya Tolak Pembangunan Bandara Kertajati, Begini Solusi Pemprov Jabar

Masnurdiansyah - detikNews
Selasa, 09 Agu 2016 19:15 WIB
Pembangunan landasan Bandara Kertajati. Foto: dok.detikcom/ Baban Gandapurnama
Bandung - Segelintir warga Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jabar, menolak pembangunan mega proyek Bandara Intenasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang berada desanya. Mereka tak mau tanahnya direlokasi ke tempat lain dan merasa tidak ada jaminan dari pemerintah soal nasib perekonomiannya kelak. Bagaimana solusi Pemprov Jabar?

Pemprov Jabar meminta warga Desa Sukamulya yang masuk Kecamatan Kertajati ini tidak perlu khawatir soal masalah relokasi. Pemprov akan memberikan uang ganti rugi untuk tanah mereka dalam pembangunan BIJB. Sekda Jabar Iwa Karniwa menegaskan jika tanah milik warga yang akan dilepas untuk proyek bandara akan diganti dengan harga yang layak.

"Iya kita bayar dengan harga yang setimpal. Kita memahami apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Justru ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Majalengka dan sekitarnya, termasuk Jabar dan nasional. Sehingga masyarakat bisa melepas dengan ikhlas dan tulus untuk melepas dengan harga layak sesuai yang disepakati," ujar Iwa saat dihubungi detikcom, Selasa (9/8/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai bentuk protes, warga Desa Sukamulya beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa. Segelintir warga ini menyebut pemerintah tidak menjamin perekonomiannya bisa lebih baik dan sejahtera jika nanti BIJB sudah berdiri megah.

Pihak Pemprov Jabar tak sependapat dengan pendapat warga tersebut. Kekhawatiran yang dirasakan warga, sambung Iwa, disebabkan karena uang yang telah dibayarkan oleh pemerintah tidak digunakan sebagaimana mestinya.

"Sekarang masyarakat Majalengka setelah mendapatkan ganti untung, seharusnya uang itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Beli lahan lagi yang lebih luas, harga lebih murah di sekitar situ secara cepat. Beli tanah lagi, beli rumah lagi, kalau ada sisanya gunakan buat modal," tutur Iwa.

Iwa menyayangkan jika uang yang dibayarkan pemerintah ini malah digunakan membeli keperluan konsumtif daripada kegiatan produktif. "Jangan khawatir, asal uang yang telah dibayarkan digunakan dengan benar. Memang ada laporan kalau uang yang telah dibayarkan malah dipakai buat beli alat band dan angkot dua unit. Uangnya tidak dibelikan rumah dan tanah," ujarnya.

Menurut Iwa, bupati Majalengka dan camat setempat sangat diperlukan guna mengedukasi cara mengelola uang secara benar. "Pembangunan (BIJB) akan terus berlanjut. Karena Bandara ini lebih besar dari Bandara Soekarno Hatta. Ini juga untuk kepentingan dan kemajuan secara umum, tentu akan mendongkrak perekonomian di wilayah Majalengka, provinsi (Jabar), dan nasional," tutur Iwa. (bbn/bbn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads