Pejabat Pemkab Bandung Barat Terlibat Sabu, Wagub Deddy: Harus Sanksi Tegas

Bandung - Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menyayangkan persoalan hukum yang menimpa salah seorang pejabat penting di Pemkab Bandung Barat. Sanksi tegas harus diberikan kepada oknum pegawai negeri sipil (PNS) inisial TN yang ditangkap aparat Polda Jabar karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

TN disebut-sebut menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Bandung Barat. "Harus ada sanksi tegas itu (oknum) dari BKD. Harusnya memberikan contoh baik buat anak buahnya," kata Deddy kepada wartawan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (2/8/2016).

Meski jika nanti terbukti bersalah, Deddy meminta Pemkab Bandung Barat tetap memberikan bantuan hukum. Sebab, menurut dia, setiap warga negara punya hak mendapat bantuan hukum, termasuk PNS.

"Biarkan proses secara hukum, tapi dia (oknum) punya hak menerima bantuan hukum. Kalau terbukti pasti ada sanksi sendiri, dilihat nanti bagaimana putusan pengadilan," tutur Deddy.

Kepala BKD Jabar Sumarwan Hadisoemartono mengatakan biasanya PNS yang terlibat persoalan hukum dipastikan mendapatkan sanksi administrasi. Namun, sanksi yang diberikan tergantung dari putusan pengadilan.

"Sanksi adminstrasi ada ketentuannya, itu kan pidana. Misalnya diputua sampai dua tahun penjara, maka sanksinya pemberhentian tidak terhormat. Tapi kalau dibawah dua tahun bisa diturunkan pangkat," ujar Sumarwan. (bbn/bbn)