Melestarikan Bahasa Ibu Melalui Kongres Bahasa Daerah Nusantara

Bandung - Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki kekayaan bahasa daerah. Namun, seiring perkembangan zaman, bahasa daerah secara perlahan mulai luntur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan beberapa diantaranya terancam punah.

Sebagai salah satu upaya tetap menjaga kelestarian bahasa daerah, muncul inisiatif Yayasan Pusat Kebudayaan Rancage bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar untuk menggelar Kongres Bahasa Daerah Nusantara (KBDN).

KBDN yang berlangsung di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, mulai 2 hingga 4 Agustus 2016 ini mengusung tema 'Peranan Bahasa Daerah Nusantara dalam Mengokohkan Jatidiri Bangsa'.

Ketua Penyelenggara KBDN Rachmat Taufiq Hidayat mengatakan kegiatan bertujuan untuk merumuskan, menggali, memelihara, dan mengembangkan bahasa daerah yang ada di Nusantara sebagai aset kebudayaan Indonesia. Lebih lanjut ia mengatakan kegiatan ini untuk menjajarkan bahasa daeraj dengan bahasa nasional. Sebab, sambung dia, bahasa daerah bukan hanya sebagai pemerkaya bahasa nasional melainkan sebagai pemerkaya bangsa Indonesia.

"Melakukan advokasi kepada generasi muda agar bahasa daerah dapat bertahan, berdampingan dan berkembang bersama bahasa-bahasa lain di dunia. Meningkatkan fungsi bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam berbagai bidang keilmuan dan di sekolah menengah," jelas dia di sela-sela kegiatan, Senin (2/8/2016).

Rachmat menyebut ratusan peserta yang terlibat pada KBDN ini terdiri dari para pakar, seniman, mahasiswa, guru, wartawan, pemuda, birokrat dan elemen masyarakat lainnya yang berminat dan perhatian pada kelestarian bahasa-bahasa yang ada di nusantara.

"Antusias berbagai pihak sangat besar. Semoga hal ini bisa berdampak positif terhadap upaya-upaya pelestarian bahasa daerah," kata Rachmat.

Kongres ini diikuti ratusan peserta. Foto: Mukhlis Dinillah.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menilai KBDN ini merupakan spirit dan modal dalam upaya melestarikan bahasa daerah yang saat ini masih tersisa. Sekaligus, kata dia, melakukan penyelamatan terhadap bahasa-bahasa daerah yang diambang kepunahan.

"Kan ratusan tadi 139 kalau data dari Kemendikbud, tapi kalau dari salah satu situs ada 169 yang terancam punah. Sebagian besar hanya sekitar 500 - 1000 orang penutur saja. Sehingga hal ini bisa menjadi momentum untuk menggugah kesadaran mengambil bagian dari upaya penyelamatan bahasa daerah," ujar Deddy.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 24 Tahun 2009 pada pasal 42, pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah. Sadar akan amanat itu, Pemprov Jabar sudah mengimplementasikannya dalam kebijakan pemerintahan.

"Jadi kita (Pemprov Jabar) sudah punya Perda No 14 Tahun 2014 tentang pemeliharaan bahasa, sastera, dan askara daerah. Maka dari itu untuk semakin memperkuatnya kita lakukan juga kongres seperti hari ini," ucapnya.

Deddy mendorong daerah-daerah lainnya untuk membuat langkah-langkah serupa. Tidak hanya melestarikan bahasa daerahnya saja, tapi juga membiasakan masyarakat menggunakan bahasa tersebut di kehidupan sehari-harinya. (bbn/bbn)