Fortusis Bandung Mengadu ke Ombudsman Soal Dugaan Kecurangan PPDB

Bandung - Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Bandung mengadu ke Ombudsman perwakilan Jabar terkait dugaan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2016-2017.

Koordinator Fotusis Bandung Dwi Soebawanto menduga telah terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Indikatornya yaitu adanya praktik siswa siswi titipan dan sertifikat prestasi asli tapi palsu. "Dua hal itu yang menjadi landasan kami mengadu ke Ombudsman. Kami meminta lembaga negara yang berwenang untuk mengusut dugaan kecurangan ini," kata Dwi di kantor Ombudsman Jabar, Jalan Kebon Waru Utara, Kota Bandung, Rabu (20/7/2016).

Dwi menduga praktik siswa-siswi titip itu terjadi setelah hasil pelaksanaan PPDB berbasis online diumumkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. PPDB jalur offline tersebut berlaku untuk jalur akademik dan nonakademik di tingkat SMP dan SMA di Kota Bandung. Dwi menyebut praktik tersebut dilakukan oleh para pejabat pemerintah atau elemen masyarakat yang memiliki uang. Tentunya hal tersebut telah melenceng dari Perwal Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang pelaksanaan PPDB.

"Kami punya bukti percakapan WhatsApp di sebuah grup Disdik yang memungkinkan adanya diskresi atau kebijakan memperbolehkan hal itu," ucapnya.

Sejauh ini, menurut Dwi, pihaknya memiliki data terkait praktik tersebut di sejumlah sekolah di Kota Bandung antara lain SMA 2 (15 orang), SMA 3 (18 orang), SMA 5 (33 orang), SMA 8 (80 orang), SMA 9 (5 orang). "Kemungkinan akan terus bertambah. Karena saat itu sebelum pengumuman PPDB dilakukan, ada sekitar 460 map titip yang ditolak oleh Wali Kota Bandung," ujar Dwi.

Selain titipan siswa, pihaknya juga tengah mendampingi orang tua siswa yang melaporkan kepada kepolisian terkait kecurangan PPDB untuk jalur prestasi. Terutama soal pemalsuan sertifikat prestasi oleh pihak tertentu.

"Kami sudah dampingi saat pelaporan, sekarang sedang berproses. Makanya kami juga minta Ombudsman melakukan investigasi ke Disdik dan sekolah-sekolah," kata Dwi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto mengaku akan segera meminta klarifikasi dari pihak-pihak tertentu ihwal laporan tersebut. Diantaranya dengan cara menyurati atau mendatangi secara langsung.

"Saya sudah lihat berkas laporan yang disampaikan tadi. Saya rasa cukup untuk menjadi landasan untuk meminta klarifikasi dari pihak terlapor," ucap Haneda di tempat yang sama.

Haneda mengatakan tentunya dengan adanya ini, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan apapun. Namun, sedikitnya persoalan ini memprlihatkan masih ada indikasi yang kurang baik yang bisa mencedrai pendidikan di Indonesia.

"Ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perhatian Wali Kota Bandung dan Disdik," ujar Haneda.

Sekertaris Disdik Kota Bandung Mia Rumiasari mengatakan belum bisa memastikan terkait adanya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Pihaknya perlu melakukan pembahasan lebih lanjut.

Mia menegaskan pelaksanaan PPDB sejauh ini masih sesuai dengan koridor peraturan yang ada. Sehingga, sambung dia, solusi dari setiap persoalan di lapangan tetap mengacu pada Perwal."Kami belum bisa memastikan adanya titipan itu, harus dibahas dalam rapat dulu," ucapnya saat dikonfirmasi via telepon.

Dia mengaku bakal mendampingi wara Kota Bandung yang belum memiliki kepastian tempat bersekolah. Salah satunya dengan memfasilitasi mereka ke sekolah-sekolah swasta di Kota Bandung. "Warga Kota Bandung yang merasa belum menemukan sekolah bisa datang ke Disdik. Kami akan dampingi untuk bisa bersekolah di swasta," kata Mia. (bbn/bbn)