Kasus Suap Perkara BPJS, Dua PNS Dinkes Subang Terancam Penjara 20 Tahun

Masnurdiyansyah - detikNews
Rabu, 29 Jun 2016 15:59 WIB
Foto: Masnurdiyansyah
Bandung - Sidang kasus suap penanganan korupsi dana BPJS Kabupaten Subang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (29/6/2016). Dalam sidang itu terungkap, uang suap bernilai ratusan juta yang diberikan oleh istri Jajang Abdul Holik, Lenih Marliani kepada dua orang jaksa Kejati Jabar disebut sebagai uang 'Komitmen Operasional' dalam kepengurusan perkara.

Sebelumnya Jajang yang merupakan Kabid Yankes Dinkes Subang telah divonis empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana BPJS Subang dan telah ditahan. Sementara Lenih adalah PNS di Dinkes Subang.

Dalam sidang yang dipimpin Longser Sormin, Ketua Tim JPU KPK, Dody Sukmono mengungkapkan, Jajang akan memasang badan untuk Bupati Ojang Suhandi terhadap perkara kasus Suap Penanganan Korupsi Dana BPJS Kabupaten Subang, setelah sebelumnya meminta uang kepada Bupati. Dengan uang itu, Jajang menyatakan akan melindungi Ojang agar tidak ikut terseret kedalam kasus 'maling' Duit BPJS dan masuk kedalam persidangan.

"Yang sudah diberikan itu tadi, sebesar Rp 200 juta dengan perincian tanggal 31 Maret 2016 Rp 100 juta kemudian tanggal 11 April 2016 Rp 100 juta," papar Dody Sukmono Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Uang tersebut diberikan kepada kedua Jaksa dari Kejati Jabar yang menangani kasus korupsi dana BPJS Subang sebelumnya, atas nama Devyani Rochaeni dan Fahri Nurmallo sebagai uang komitmen untuk menangani perkara tersebut.

"Istilahnya itu uang komitmen atau uang pengurusan perkara, yang diberikan kepada pegawai negeri itu (jaksa) sebesar Rp 200 juta dari komitmen mereka sebelumnya Rp 300 juta," sambung Dody.

Akibat perbuatannya, Kedua terdakwa dijerat pasal Kedua tersangka melanggar Primair pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b dan atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyuapan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan ancaman penjara selama 20 tahun.



(avi/avi)