Respons Anggota DPRD Jabar soal Usulan Mobil Dinas Diganti Ambulans

Bandung - Usulan Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi soal rencana pengadaan mobil dinas mewah untuk anggota DPRD Jabar ditanggapi beragam oleh kalangan legislatif. Ada bersikap setuju, juga ada menyampaikan opsi lain berkaitan persoalan tersebut.

"Sekarang kalau ambulansnya buat masyarakat, nah masyarakat yang mana? Di tingkat kecamatan kan sudah punya ambulans," ucap anggota DPRD Jabar Maman Abdurrahman via telepon, Selasa (3/5/2016).

"Kalau memang ternyata dibatalkan dengan alasan demi tidak melukai hati masyarakat. Ya sudah batalkan. Bisa saja nanti anggarannya, misalkan, buat infrastruktur. Contohnya, Jabar kan jadi tuan rumah PON, bisa saja anggaran itu untuk membenahi venue-venue," ucap Maman.

Namun begitu, jika memang anggaran kendaraan dinas dialihkan ke pilihan lain, Maman menyebut sudah tidak memungkinkan karena waktunya mepet. Secara pribadi, Maman tidak mempersoalkan soal pengadaan kendaraan dinas untuk menunjang dan meningkatkan mobilitas anggota DPRD Jabar sewaktu bertugas, terutama saat menyambangi daerah-daerah pelosok.

"Sekarang, misalnya saya reses ke daerah Gunung Halu, mau pakai apa? Masa mau pakai oplet. Kendaraan baru itu nanti kan berstatus pinjam pakai, jelas-jelas ada aturannya. Kalau enggak ada aturannya, ya saya enggak mau pakai," tutur Maman.

Pernyataan sepakat anggaran mobil mewah dialihkan membeli ambulans demi kepentingan masyarakat disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jabar Ali Hasan. "Ya jelas kami mendukung dan setuju seperti itu (usulan Dedi). Kalau bisa dilaksanakan, sangat bagus sekali," ucap Ali saat dihubungi detikcom via telepon.

Menurut Ali, kebutuhan menyediakan ambulans terasa lebih bermanfaat ketimbang mengganggarkan pembelian mobil mewah untuk menunjang kinerja anggota DPRD Jabar. Bisa saja nanti, sambung Ali, kebutuhan ambulans itu disebar ke tiap masing-masing daerah pemilihan (dapil) para anggota DPRD Jabar.

"Misal Fortuner harga satu unitnya 500 juta rupiah, kalau dianggarkan untuk membeli ambulans kan bisa dapat dua unit," tutur Ali yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD Jabar.

Ali menegaskan, Fraksi Golkar DPRD Jabar menyatakan sikap menolak rencana pengadaan 95 unit mobil Toyota Fortuner bagi anggota dewan Jabar. Suara penolakan itu sesuai instruksi Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. "Enggak bisa ditawar-tawar lagi. Kami (Fraksi Golkar) menolak. Walau pun seumpamanya Mendagri (Tjahjo Kumolo) mengizinkan, Fraksi Golkar enggak akan mengambil (mobil mewah)," ucap Ali.

Pengadaan mobil dinas bagi 100 DPRD disusun Biro Pengelolaan Barang Daerah (PBD) Pemprov Jabar. Rencananya, yang akan dibeli terdiri dari 95 Toyota Fortuner, satu Toyora Alphard, dan empat Toyota Land Crusier Prado. Total anggaran kebutuhan kendaraan dinas ini mencapai Rp 50 miliar. (bbn/try)