.webp)
"Program ini prinsipnya memfasilitasi kepada rekan-rekan (PNS) di semua bidang untuk bisa melanjutkan ke jenjang doktor (S3)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar Sumarwan HS usai acara pameran dan seminar Self Leadership and Cyber Government On HRD yang digelar BKD Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4/2016).
Saat ini, PNS di lingkungan Pemprov Jabar didominasi lulusan SMA dan S1. Maka itu, digulirkanlan terobosan berupa program 300 doktor untuk studi ke luar negeri dengan harapan bisa menjadi perencana dan pelaksana pembangunan di Jabar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami lebih kepada menyiapkan individunya. Kami seperti 'mak comblang' agar mereka bisa kuliah di luar negeri. Selain itu, salah salah satunya bersumber dari Leadership Development Program (LDP) yang bentuknya pendanaan beasiswa yang terkait dengan program 300 doktor. Kami juga mencari sponsor di universitas-universitas," tutur Sumarwan.
Dia menjelaskan, PNS dari provinsi, kota dan kabupaten di Jabar yang ikut program 300 doktor ini terdiri berbagai bidang. Sekembalinya ke tanah Jabar, keahlian diperoleh PNS semasa menimba ilmu di luar negeri berkaitan program ini nantinya dibutuhkan juga di berbagai bidang.
"Paling krusial saat ini dibutuhkan yaitu untuk bidang lingkungan, kesehatan dan pertanian," ucapnya.
Guna mensukseskan program 300 doktor, Pemprov Jabar bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan duta besar negara sahabat. Selain itu, menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Usai kuliah selama satu tahun di dalam negeri, PNS melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri yang berada di lingkup Asia, Eropa dan Australia. PNS berkesempatan masuk program 300 doktor syaratnya sudah menuntaskan program pascasarjana (S2).
Sumarwan menyebutkan, para PNS menempuh studi S3 itu nantinya disiapkan menempati posisi fungsional di pemerintah daerah, seperti posisi peneliti, perencana dan tak menutup kemungkinan sebagai pejabat struktural. Semua itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang berdasarkan disiplin ilmu doktornya.
"Kami tak hanya mencetak 300 doktor saja, tapi memikirkan juga soal penempatan kursi, meja dan pekerjaannya apa nanti. Itulah yang paling penting. Bisa saja doktor kalangan PNS ini ditempatkan sesuai risetnya, misal soal lingkungan, maka kami tempatkan di OPD yang terkait penanganan lingkungan, ya BPLHD. Bisa juga nanti menjadi peneliti," tutur Sumarwan.
Menurut Sumarwan, saat ini tercatat 50 PNS masuk kuota program 300 doktor. "Program ini sudah ada sejak 2013. Ya, PNS yang mau ikut program ini tergantung minat. Kalau enggak minat, kami enggak memaksa. Program 300 doktor ini akan terus kami kembangkan," ujar Sumarwan.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendukung penuh inovasi berupa program 300 doktor. "Ya supaya SDM kita ini berkualitas yang dampaknya kinerja dan performance pemerintah semakin bagus serta makin bermanfaat kepada masyarakat," ujar Aher, sapaan Heryawan.
Aher mengatakan, selama melaksanakan studi, PNS bergabung program ini tetap menerima gaji meski tanpa bertugas. Dalam kesempatan tersebut, Aher mendorong kepada PNS yang kini berada menempuh studi luar negeri berkaitan program 300 doktor untuk mengejar target rumus '54'.
"Rumusnya '54'. Artinya, lima (5) semester selesai dan nilai IP-nya empat (4)," ucap Aher. (bbn/trw)
