.webp)
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar usai Rakor Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluhan) di Kantor Bappeda Jabar, Jumat (5/2/2016).
"Kita ingin membangun sistem database dari desa. Supaya kita benar-benar mengetahui kondisi di lapangan, bukan hanya cenah (katanya-red). Bukan katanya beras harganya segini, katanya jagung kosong, katanya cabai enggak ada. Enggak ada lagi cenah. Tapi valid dari desa yang ada," ujar Deddy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sistem informasinya akan didukung dengan teknologi. Jadi nanti bisa online sampai ke provinsi. Sumber data harus betul-betul valid dari desa itu sendiri," katanya.
Ia mencontohkan, penyuluh di masing-masing desa harus memberikan data komoditas apa yang dihasilkan desa tersebut, berapa jumlahnya, kapan panen, benih dan pupuk yang digunakan serta berbagai informasi lainnya.
"Ini menyangkut pengendalian inflasi juga. Karena petani juga terlindungi karena adanya informasi berapa suplai yang ada saat ini. Supaya tidak over suplai seperti waktu tomat beberapa waktu lalu itu," jelasnya.
Pemerintah juga nantinya bisa mengatur supaya petani menanam komoditas tertentu karena stoknya mulai sedikit.
"Jadi nanti penyuluh bisa kasih tahu ke petani, jangan tanam tomat karena stoknya banyak, mendingan tanam cabai karena sudah mulai sedikit. Dengan begitu kan harga jadi stabil juga menghindari spekulan yang minta impor tanpa alasan, " tutur Deddy.
Jumlah penyuluh di Jabar saat ini disebut Deddy mencapai sekitar 6 ribu orang. Ujicoba akan dilakukan tahun ini dan diharapkan bisa mulai onlie pada 2017 mendatang. (tya/ern)
