Didakwa Korupsi Dana Hibah, Politisi Golkar Dituntut 3 Tahun Penjara

Bandung - Jaksa menuntut tiga tahun penjara kepada mantan Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Tatang Suratis dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemkot Bandung yang merugikan negara sekitar Rp 500 juta. Tatang berkilah jika selama ini hanya meminjam uang lantaran menjadi pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Warga (KSU BMW).

Sidang tuntutan yang dipimpin Hakim Ketua Dwi Sugiarto ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan Martadinata, Senin (4/1/2016). Selain Tatang, dua terdakwa lainnya, Ade Mulyadi selaku mantan Sekretaris KSU BMW, dan Suprianto sebagai mantan Bendahara KSU BMW, dituntut tiga tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cut Leli menilai para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20/2001 junto Pasal 55 KUHPidana.

"Kepada majelis hakim yang berwenang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta yang bila tidak dibayar diganti tiga bulan kurungan," ujar Cut Leli saat membacakan tuntutannya.

Jaksa mengungkapkan modus yang dilakukan terdakwa yaitu membuat proposal dan mengajukan bantuan dana hibah yang isinya fiktif. Sewaktu menerima dana hibah, ternyata penggunaannya tak sesuai ketentuan. Tatang dinilai telah merugikan negara senilai Rp 500 juta.

Usai persidangan, Tatang bereaksi. Politisi Partai Golkar ini merasa terdapat muatan politis dalam perkara tersebut. "Saya hanya korban. Beginilah jadi anggota dewan. Siap-siap jadi musuh masyarakat," kata Tatang.

Dia keukeuh cuma meminjam uang, bukan menyelewengkan dana hibah dan bansos Pemkot Bandung tahun anggaran 2012 yang dialirkan ke KSU BMW senilai Rp 500 juta. Saat kasus terjadi, Tatang menjabat anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014.

Tatang juga mengklaim sudah mengembalikan uang pinjaman itu setelah dana hibah cair bagi KSU BMW. "Saya kan pinjam, masa sekarang dituntut tiga tahun penjara," ucap Tatang.

Wilson Tambunan, kuasa hukum Tatang, menyebut tuntutan JPU bertolak belakang dengan fakta persidangan. "Fakta-fakta persidangan diabaikan jaksa. Termasuk keterangan saksi dan ahli yang menerangkan Tatang melunasi utang," ujar Wilson.

Sidang kembali dilanjutkan pada Senin (18/1/2016) mendatang dengan agenda pledoi atau nota pembelaan terdakwa. (bbn/ern)