Harapan Gubernur Aher ke Pimpinan Baru KPK Terkait Pemerintah Daerah

Harapan Gubernur Aher ke Pimpinan Baru KPK Terkait Pemerintah Daerah

Erna Mardiana - detikNews
Senin, 21 Des 2015 10:33 WIB
Harapan Gubernur Aher ke Pimpinan Baru KPK Terkait Pemerintah Daerah
Foto: dikhy sasra
Bandung - Hari ini, 5 pimpinan baru KPK akan dilantik. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher, menaruh harapan besar agar KPK mampu menciptakan Indonesia bersih.

Menurut Aher, ukuran keberhasilan KPK tidak semata-mata dari jumlah orang yang ditangkap, tapi juga dari seberapa efektif fungsi pencegahan diterapkan.

"Ketika pencegahan dilakukan, uang negara akan aman, akan bisa digunakan pembangunan. Sementara jika fokusnya ke penyidikan, belum tentu uang negara terselamatkan," kata Aher dalam keterangannya, Senin (21/12/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

5 Pimpinan KPK yang akan dilantik Presiden Jokowi adalah Agus Rahardjo yang sebelumnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Brigjen Pol Basaria Panjaitan (Widyaiswara Madya Sespimti Polri), Alexander Marwata (hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Saut Situmorang (staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara), dan Laode Muhammad Syarif (akademisi Universitas Hasanuddin).

Aher menambahkan, KPK diharapkan mau mensupervisi para penyelenggara negara dan pemerintah daerah agar tidak terjerumus ke tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Sebagai lembaga bersih yang masih menjadi harapan banyak orang dalam pemberantasan KKN, KPK harus memantau dan memberitahu pejabat negara ketika ada indikasi korupsi," katanya.

Fungsi pencegahan ini menuntut pimpinan KPK agar mau menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Komisi anti rasuah ini bisa menjadi tempat konsultasi penyelenggara negara, sehingga tindak penyidikan menjadi opsi terakhir.

Meski demikian, Aher, tindakan penyidikan semacam operasi tangkap tangan (OTT) tetap harus dilakukan sebagai upaya menimbulkan efek jera. Akan tetapi, kegiatan tersebut bukan yang menjadi prioritas pertama dilakukan, sebaliknya mengedukasi para pihak agar tidak terlibat KKN sedari awal.

"Mari bersama membuat suasana lebih kondusif, bersama membangun negeri tanpa ada ketakutan berlebihan ditangkap. Di Pemprov Jabar sendiri sangat manusiawi kalau beberapa waktu lalu ada pejabat yang ragu memutuskan, tapi sekarang sudah lancar semuanya. Dengan fungsi KPK sebagai garda terdepan pencegahan, saya kira pembangunan ke depan lebih lancar lagi," katanya.

Aher mendorong KPK, sekalipun menggunakan pendekatan pencegahan, bukan berarti menjadi mudah diatur dan lembek. Tetap harus tegas dan tidak kompromistis, sehingga indeks pemberantasan korupsi di Indonesia (setidaknya versi Transparency International) yang tahun 2014 naik tipis ke angka 34 dari 32, akan terus naik pada tahun-tahun mendatang.

"Akhirnya, selamat bertugas kepada para pimpinan KPK terpilih, baik ketua maupun wakil ketua. Kita semua selalu memiliki harapan besar kepada KPK dalam menciptakan Indonesia yang bersih," pungkasnya.

(err/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads