"Di Bandung semua akan satu data. Sehingga masyarakat boleh menyampaikan aspirasi. Kami akan buka data lagi yang diperlukan oleh masyarakat,"ujar Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.
Menurutnya dua program merupakan rekomendasi dari KPK agar Pemkot Bandung memiliki aspek transparansi Akuntabilitas. Untuk transparansi dibangun portal data Kota Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga berhadap di tahun depan, reformasi birokrasi yang maksimal tersebut dapat disinkronkan dengan kepuasan publik. "Tadi ketua KPK menyampaikan indeks persespi korupsi ada di pelayanan publik, bukan banyaknya yang ditangkap dan dihukum. Tapi seberapa baik pelayanan publik sehingga menjadi persepsi yang baik,"ungkapnya.
Dengan dibukanya open data sebagai reformasi birokrasi Bandung, ia berharap Kota Bandung bisa menjadi percontohan. "Namun kalau data aset tidak bisa dibuka, takut disalahgunakan. Nanti mafia tanah bergerak," cetusnya.
Di Bandung ada 60 SKPD. Targetnya tahun depan setelah diperbaiki, semua data di Bandung ada diakses, kecuali data rahasia yang punya potensi untuk disalahgunakan kalau dibuka secara umum.
(ern/ern)










































