Pemkot Bandung Segera Integrasikan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Bandung - Pemkot Bandung segera melakukan pembauran untuk menjadi kesatuan berkaitan data lelang dan penunjukan langsung. Tiga peranti lunak berhubungan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintahan akan segera diintegrasikan agar mudah diakses menjadi sebuah sistem yang transparansi serta akuntabilitas.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Bandung Dedi Sopandi menjelaskan terdapat tiga aplikasi yang akan diintegrasikan yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Bandung Integrated Resources Management Sytem (BIRMS).

"Sekarang di Bandung itu SIRUP, SIMDA dan BIRMS masing-masing masukkan data. Nah, semua itu seharusnya tidak terjadi lagi," kata Dedi saat menerima kunjungan World Bank di Bandung Command Center, Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancan, Kamis (19/11/2015).

Menurut Dedi, pada 2015 ini dimulai integrasi data dari ketiga aplikasi tersebut. Konsep tersebut bisa memudahkan proses input.

"Setelah integrasi data, nantinya jadi integrasi sistem. Diharapkan nanti bisa input satu kali saja," ujar Dedi.

Kota Bandung menjadi proyek percontohan open contracting di Indonesia. World Bank dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) menunjuk ULP Pemkot Bandung sebagai pilot project-nya

Open contracting merupakan sistem keterbukaan informasi dalam hal transparansi serta akuntabilitas berkaitan kontrak yang berhubungan dengan pengadaan atau jasa pemerintahan. Sistem tersebut berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi.

Dedi menegaskan, integrasi sistem tersebut ditargetkan sempurna pada 2016 mendatang. Sehingga publik bisa mudah mengetahui dan memantau kontrak berhubungan dengan lelang serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemkot Bandung.

"Dengan dukungan World Bank dan LKPP, semoga menjadi pilot project (open contracting) yang diterapkan utuh. Sehingga nanti LKPP bisa menerapkannya di kabupaten kota lainnya di Indonesia pada 2016 mendatang," tutur Dedi.

Open Contracting Team Leader World Bank Marcela Rozo menyebutkan sistem keterbukaan kontrak bertujuan memperbaiki sistem informasi sehingga Pemkot Bandung bisa lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan.

"Saat ini Bandung sudah bekerja sama dengan LKPP berkaitan open kontrak untuk mengintegrasikan sistem. Sehingga arus informasi dalam proses pengadaan lebih efisien dan fektif serta transparan," ucapnya.

Menerapkan sistem terintegrasi, menurut Marcela, tentunya Pemkot Bandung akan memiliki tata kelola berstandar internasional. Penerapan data terintegrasi dalam sebuah sistem, sambung dia, dapat memudahkan mengambil atau mempertimbangkan suatu keputusan.

"Misalnya membuat sekolah, mereka bisa mempertimbangkan bagaimana anggaran digunakan untuk pengadaan. Seperti apa bagaimana proposalnya, kontraknya dan aturan kontrak hingga akhirnya jadi sekolah. Semua bisa mengikuti bagaimana keputusan itu dibuat," ujar Marcela. (bbn/ern)