Duh Kang Emil, Penerimaan Siswa Baru di Bandung Bikin Pusing!

Bandung - Penerimana Peserta Didik baru (PPDB) di Bandung kacau balau. Mulai dari sistem rayonisasi yang dianggap membingungkan dan pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Begitu sulit kah merevolusi pendidikan di Kota Bandung?

Bertahun-tahun, sistem pendidikan di Kota Bandung kacau balau. Guru dan orang tua murid diduga kerap terlibat transaksi dalam penerimaan tahun ajaran baru. Calo-calo pendidikan dibiarkan berkeliaran. Yang berduit, yang bisa berjalan mulus mengurus anak sekolah ke sekolah favorit.

Sejak menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil sudah dua kali menghadapi PPDB. Gebrakan pertamanya yang cukup mengejutkan yakni sistem rayonisasi yang diberlakukan 2014 lalu. Lokasi tempat tinggal siswa berpengaruh dalam penentuan diterima atau tidaknya di sekolah pilihan. Protes pun bermunculan. Karena banyak siswa yang pintar namun tidak bisa ke sekolah favorit karena jauh dari rumah.

Tahun ini suasana PPDB semakin memanas. Dengan munculnya dugaan SKTM palsu dan warga yang merasa tidak jelas mengenai teknis rayonisasi dan masalah lain yang semakin melebar. Orang tua dan pelajar protes melalui twitter dan instagram Wali Kota.  hingga saat ini, Senin (6/7/2015) dan melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kota Bandung

Salah satu warga yang mengeluh adalah Rohana (32).  Pihaknya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan SKTM, anaknya pun sudah diterima di sekolah yang dituju. Namun dirinya mengundurkan diri karena takut.

"Saya mengundurkan diri karena takut ketahuan kalau mampu. Karena punya motor satu. Takut anak saya dikeluarkan nantinya," ucap Rohana warga Ciroyom.

Sementara Isah (26) mengaku bingung karena adiknya yang mendaftar melalui SKTM diterima di sekolah yang jauh dari wilyah rumahnya. Padahal ada sekolah yang dekat dengan kediamannya.

"Saya rumah di daerah Cicaheum, daftar ke SMP 22 dan SMP 16 pakai SKTM. Tapi sama sistem malah diloncatkan ke SMP 35 di Dago. Kan jauh saya tidak punya ongkos," ujar Isah yang mengaku bekerja sebagai buruh cuci tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha mengaku akan menampung aspirasi orang tua siswa yang kebingungan mengenai nasib anaknya

"Persoalan PPDB ini  dianggap rumit dan karut marut. Ingin buktikan bahwa ini bukan katanya. Bukan asal ucap yg bisa timbulkan fitnah. Dasarnya adalah beberapa bukti seperti adanya yang mundur karena penggunaan KPS dan lainnya," ungkap Ahmad.

Ahmad meminta Wali Kota untuk bertanggungjawab atas permasalahan warga Kota Bandung.

"Pemerintah harus bertanggungjawab karena tidak melakukan sosialisasi. Kalau mau jujur itu harus secara benar dan nyata," ungkapnya.

Ahmad juga menilai keputusan wali kota melibatkan kepolisian untuk memverifikasi SKTM gegabah karena akan menjatuhkan mental.

"Pemkot Bandung tidak pernah melakukan sosialisai sebelumnya. Sekarang melibatkan polisi untuk memverifikasi. Bagaimana mental anak-anak. Ini seperti kembali ke orde baru ada intimidasi," ucapnya.

Saat ini para orang tua yang kecewa meneruskaan perjuangannya untuk bertemu wali kota di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana.

(avi/dra)