.webp)
"Pertama kita harus mengapresiasi polisi yang sudah melakukan operasi dan akhirnya kedapatan bahwa di Saritem masih menerima pelanggan. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan masalah sosial hanya dengan satu pendekatan," ujar wakil Ketua DPRD Kota Badung, Haru Suandharu saat dihubungi detikcom melalui telepon, Jumat (22/9/2015).
Menurut Haru, saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Rumitnya menyelesaikan masalah sosial justru harus dilakukan secara bersama-sama. Namun yang terpenting, lanjut Haru, harus memaksimalkan aparat kewilayahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Menyelesaikan masalah sosial tidak hanya dengan satu pendekatan saja, pendataan, pelatihan, bikin pesantren, atau dijadikan RTH itu tidak cukup. Kita harus meningkatkan pengawasan dan melibatkan aparat kewilayahan 24 jamx365 hari," kata Haru.
Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Pemkot Bandung segera membuat master plan untuk benar-benar memberantas PSK di kawasan lokalisasi yang sudah ditutup sejak tahun 2007 tersebut.
"Kita harus buat master plan, ini mau diapakan. Dulu ditutup sudah kebaikan, nah sekarang sudah terjadi lagi seperti ini dievaluasi, mau dibuat seperti apa," ungkapnya.
Haru juga meminta Pemkot Bandung lebih serius menangani lokalisasi Saritem. Jangan sampai hanya tampilan luar yang dibenahi namun sisi sosial masih belum tersentuh maksimal.
"Kalau memang Bandung mau menjadi kota yang religius harus benar-benar serius menangani ini. Jangan sampai Bandung menjadi Kota Kreatif dan Kota Prostitusi," tandasnya.
(Avitia Nurmatari/Erna Mardiana)
