Pantau Keberhasilan Program Pemda, BPK Galakkan Audit Kinerja

Bandung - BPK Perwakilan Jabar menyatakan akan melakukan audit kinerja untuk melihat efektivitas program kerja yang dilakukan pemerintah daerah. Hal itu dilakukan sebagai tahapan lanjut dari pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) untuk melihat tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

"Ada tahapan BPK, tahapan pertama sepakat mengawal pemda dan pemerintah pusat untuk transparan dan akuntabel pengelolaan keuangannya. Setelah itu tercapai, bisa meraih WTP, selanjutnya BPK akan mengarahkan pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan bahwa APBN atau APBD sebesar-besarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat," ujar Kepala BPK Perwakilan Jabar Cornell S Prawiradiningrat usai Penyerahan LKPD dari Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar di Kantor BPK Perwakilan Jabar di Jalan Moch Toha Bandung, Senin (30/3/2015).

Pemeriksaan akan dilakukan dengan audit kinerja untuk memantau keberhasilan program daearah.

"Sejauh mana keberhasilan penyaluran hibah dan lain-lain audit kinerja. Jadi kita sudah mulai berpikir ke situ. Kita akan lebih banyak audit kinerja," tuturnya.

Ia mencontohkan audit kinerja yang dilakukan untuk mendapat melihat manajamen beras pasca panen.

"Sehingga para petani setelah kerja keras tidak kecewa karena harga beras rendah harus ada manajemen. Petani yang telah kerja keras harus menikmati, sejahtera sehingga profesi petani akan diminati. Bukannya banyak petani yang meninggalkan profesinya lalu menjual tanahnya," jelas Cornell.

Audit kinerja menurut Cornell akan banyak dilakukan mulai tahun ini.

"Kita sudah mulai berpikir ke situ. Tahun ini kita akan lebih banyak melakukan audit kinerja supaya lebih banyak ke perbaikan manajemen," katanya.

(tya/ern)