Pemprov Jabar Alokasikan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Naik 4 Kali Lipat

Bandung - Pemprov Jabar meningkatkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan hingga empat kali lipat. Peningkatan anggaran tersebut untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga 1 persen per tahun.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar usai menerima laporan dari Kepala BAPPEDA, Deny Juanda soal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Gedung Sate, Senin (16/02/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Demiz tersebut, dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang dimulai dari pendataan data base masyarakat kategori miskin.

"Jadi kita mulai dari data base kemiskinan itu sendiri. Dari kategori miskin, sangat miskin, rentan miskin dan miskin. Kemudian bagaimana kontribusi dari dinas yang ada. Saat ini saya lihat ada beberapa dinas ada yang belum dimasukkan pada mata anggaran," kata Demiz.

Menurut Demiz, tahun ini anggaran untuk pengentasan kemiskinan naik 4 kali lipat dibndingkan tahun lalu. Pihaknya berharap dampaknya akan lebih bagus dibandingkan tahun lalu.

"Anggarannya dari Rp 160 miliar jadi Rp 640 miliar, meningkat 4 kali lipat. Itu beberapa dinas belum dimasukkan. Saya lihat kenaikan anggarannya cukup signifikan untuk penanggulangan kemiskinan," terang Demiz.

Saat ini lanjut Demiz, angka kemiskinan di Jabar masih diatas 4 juta jiwa atau sekitar 13 persen. Selama ini, pencapaian Pemprov menurunkan angka kemiskinan hanya sekitar 0,75 petsen per tahun. Dengan peningkatan anggaran tersebut, Pemprov Jabar menargetkan penurunan angka kemiskinan 1 persen pertahun.

"Sekarang ini target kita bagaimana, paling tidak kita mengurangi satu persen kemiskinan setiap tahun," tambah Demiz.

Selain data kemiskinan yang valid, pihaknya juga akan mengoptimalkan dinas-dinas. Demiz menilai kontribusi dari dinas akan sangat efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

"Misalnya, Dinas Bina Marga punya tugas soal kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.900 km. Nanti bisa saja pengerjaanya melibatkan masyarakat miskin sepanjang jalan tersebut. Sehingga dengan melibatkan orang miskin, anggaran dari dinas akan lebih tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, agar tepat sasaran pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar. Keterlibatan kab/kota dinilai sangat penting sebagai penguasa wilayah.

"Kita akan meningkatkan koordinasi dengan kab/kota. Nanti upaya pengentasan kemiskinan ini juga akan dievaluasi setiap dua bulan sekali," tandasnya.


(avi/ern)