"Untuk menghindari penyimpangan, pengurus RW tidak akan bersentuhan dengan uangnya. Jadi dana Rp 100 juta itu tidak diberikan berupa dana cash, namun 70 persen untuk infrastruktur dan sisanya untuk program lainnya," ujar Emil saat menggelar pertemuan dengan pimpinan media di Bandung, di Command Center Bandung, Jalan Wastukencana, Senin sore (2/2/2015).
Dana itu nantinya dikelola camat. Jadi, setiap RW nanti mengusulkan program perbaikan infrastruktur di wilayahnya, nantinya camat akan menunjuk pelaksana proyek. "Atau misal bisa dilakukan dengan swadaya masyarakat saat membangunnya," ujar Emil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM juga mendapatkan dana serupa. "Namun beda persentasenya. Untuk PKK misal, 30 persen dananya untuk kampanye persampahan di kelurahannya dan sisanya untuk kegiatan PKK. Begitu juga Karang taruna," kata Emil.
Februari ini, setiap RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM harus mengajukan proposal kegiatan dalam satu tahun. "Jadi Maret bisa cair," pungkasnya.
(ern/ern)