Ombudsman RI dan Pemkot Bandung akan menjajaki kerjasama untuk menginvestigasi pelayanan publik di kota yang dijuluki Paris van Java ini. Pemerintahan bisa berjalan baik karena tiga hal yaitu sistem yang dibangun, partisipasi masyarakat, dan birokrasi.
Hal itu disampaikan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana saat kunjungan ke rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Jumat (3/10/2014).
"Saya tadi ingatkan pada beliau, Pak Wali jangan percaya sistem. Bisa jadi sistemnya baik, tapi perilaku aparaturnya tidak sejalan. Makanya kita menyambut untuk kerjasama investigasi pelayanan publik di sini. Nanti Ombudsman RI dan Jabar juga Pemkot Bandung. Kita akan buat MoU nya," ujar Danang usai pertemuan dengan wali kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bandung ini sudah bagus, sejak dipimpin beliau menjadi kota inovatif. Publik di Bandung juga tidak apatis, contoh soal penilaian kepada camat dan lurah, mereka mau melakukannya. Wali kota nya juga tipis kuping, dia sangat akomodatif. Nah tinggal aparatnya," bebernya.
Danang berharap sistem pemerintahan yang sudah bagus di Kota Bandung bisa diterapkan di kota lainnya.
Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Ridwan Kamil menyatakan soal MoU untuk melakukan investigasi pelayanan publik ini, akan dibahas lebih lanjut nanti. "Tadi kan baru obrolan saja. Saya kan memang ingin semuanya itu berbasis survey," ujar Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.
(ern/ern)