.webp)
Pelantikan 100 anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 diwarnai aksi unjuk rasa. Segelintir orang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabar mendesak DPRD Jabar membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menangani masalah korupsi.
Sedikitnya 10 aktivis Badko HMI Jabar menggelar demonstrasi di bawah jembatan penyebrangan orang, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (1/9/2014). Lokasi aksi hanya 100 meter dari Gedung Merdeka, tempat pelantikan anggota DPRD Jabar.
Koordinator aksi Badko HMI Jabar Hadi Hermawan, mengatakan fungsi anggota DPRD provinsi meliputi tiga hal yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus bisa dijalankan maksimal oleh anggota DPRD sebagai representasi dari keinginan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka mengingatkan agar para anggota DPRD Jabar yang baru bisa turut memberantas segala bentuk praktik korupsi. Persoalan korupsi sebagai salah satu yang wajib diawasi wakil rakyat yang duduk di parlemen.
"Terkait banyaknya persoalan korupsi di Jabar, kami mendesak kepada DPRD Jabar untuk membentuk Pansus menangani persoalan korupsi. Seperti kasus alat kesehatan Dinkes, kasus BjB, transparansi dana hibah dan bansos tahun 2012 dan 2013," tutur Hadi.
Sebagai fungsi legislasi, HMI menuntut DPRD Jabar dapat melibatkan semua elemen masyarakat dalam setiap pembuatan Perda. Untuk fungsi anggaran, pedemo mendorong anggota dewa bisa melakukan penganggaran efektif dan efesien berbasis kebutuhan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
"Kami menuntut DPRD Jabar dapat menjalankan haknya mengawasi kinerja gubernur dan wakil gubernur secara profesional," ujar Hadi.
Aksi unjuk rasa ini dijaga ketat ratusan aparat kepolisian. Personel Dalmas Polrestabes Bandung membentuk pagar betis agar pedemo tidak mendekat ke lokasi Gedung Merdeka. Arus lalu lintas kendaraan di Jalan Asia Afrika ditutup sementara sepanjang acara pelantikan.
(bbn/ern)
