.webp)
Proses bebenah PKL yang bergulir selama ini melibatkan tim Satuan Gabungan Khusus (Satgasus) terdiri pemerintah, TNI, dan Polri guna menjalankan Perda Kota Bandung No.4 tahun 2012 tentang Penataaan dan Pembinaan PKL. Para pedagang juga ikut berembug merumuskan aktivitas area jualan agar aman dan tertib.
"Kriteria PKL yang berjualan di Monju itu harus memilku KTP Kota Bandung, omzetnya di bawah lima juta rupiah, dan pedagang lama yang memiliki KTP Kota Bandung. KTP Bandung itu prioritas utama. Lalu kalau pedagang yang omzernya di atas 15 juta rupiah namanya bukan PKL, tapi pengusaha," tutur Dandim 0618/BS Letkol Inf Rudy Muhammad Ramdan di aula Makodim 0618/BS, Jalan Aceh, Rabu (7/5/2014).
Dia menyampaikannya di hadapan para perwakilan PKL yang menghadiri rapat koordinasi. Dalam kesempatan itu, Rudy menjelaskan pula jenis-jenis usaha pedagang yang boleh berjualan di Monju.
"Jenis usaha yg dibolehkan yaitu pedagang pakaian, aksesori, kuliner, dan sepatu sandal," kata Rudy.
Hasil verifikasi terakhir, kata Rudy, jumlah pedagang terdata sebanyak 3.443 PKL. Lalu verifikasi sesuai denah tersedia di area Monju yakni kapasitasnya 2.513 PKL.
"Kesimpulan sementara atau awal penataan ini, kami menyimpulkan pada Minggu ini membatasi 2.513 PKL. Ya, Minggu ini ready. Jadi memang ada 870 PKL yang dipotong. Kalau sudah dipotong, bisa memudahkan tim teknis menempatkan pedagang sesuai kapasitas tersebut ke tempat disediakan Distarcip," ujar Rudy.
Sebanyak 2.513 PKL itu nantinya masing-masing menempati lahan seluas 2 meter x 2 meter. Lebih lanjut Rudy menuturkan, urusan penataan PKL di Bandung merupakan pekerjaan kolektif yang melibatkan semua pihak.
"Harus ada semangat toleransi dan kebersamaan agar keinginan menata PKL di Bandung ini bisa terwujud. Saya optimistis dengan begitu bisa terealisasi," tutur Rudy.
(bbn/ern)
