Sembilan Parpol di Jabar Desak Penghitungan Suara Ulang

Sembilan Parpol di Jabar Desak Penghitungan Suara Ulang

- detikNews
Jumat, 02 Mei 2014 18:28 WIB
Sembilan Parpol di Jabar Desak Penghitungan Suara Ulang
Bandung -

Sembilan dari 12 partai peserta pemilu legislatif datangi Kantor KPU Jabar di Jalan Garut, Jumat (2/5/2014). Mereka datang untuk menyampaikan petisi yang telah dibuat bersama di mana salah satu poinnya menuntut KPU Jabar untuk melakukan penghitungan suara ulang.

Sekitar 15 orang perwakilan yang datang yaitu dari Partai Nasdem, PBB, Hanura, Gerindra, PKPI, PAN, PPP, PKB dan Partai Demokrat. Tiga partai lainnya yang tidak bergabung, yaitu PDIP, Golkar dan PKS.

Sekretaris DPW Jabar Gerindra yang juga Koordinator Gabungan Partai Radhar Tri Baskoro menyatakan bahwa gabungan partai ini terbentuk karena rasa keprihatinan yang sama dengan penyelenggaraan pileg di Jabar. Menurut mereka, perhitungan suara yang telah dilakukan dan kemudian ditolak oleh KPU Pusat ditemukan banyak kejanggaalan yang mengindikasikan adanya penggelembungan suara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ditolaknya hasil rekapitulasi KPU Jabar membuktikan ada penggelembungan karena beda dengan DPT. Karena itu kami menolak perhitungan suara dan meminta KPU hitung suara ulang dengan membuka kembali kotak suara," ujar Radhar.

Ia meminta dilakukan penghitungan suara ulang karena dugaan kecurangan dilakukan secara meluas dan ada di semua level. "Akibat kejanggalan itu kami melihat ketidakselarasan dan tidak cocok pada tahapan selanjutnya," katanya.

Sabtu (3/5/2014) besok, KPU akan melaksanakan Rapat Pleno Pencermatan DPT. Seperti diketahui hasil rekapitulasi KPU Jabar ditolak pusat karena data DPT yang berantakan.

Atas rencana kegiatan tersebut, Komarudin Taher, Wakil Ketua DPW PPP Jabar meminta supaya tidak hanya perbaikan DPT saja yang dilakukan tapi secara keseluruhan.

"Tidak akan selesai hanya dengan perbaikan di beberapa titik. KPU Jabar tidak bisa menutup mata kalau KPU kab kota bermasalah. Buan berarti bisa hitung dengan otak atik jadi benar, kalau berubah lagi siapa yg tanggung jawab," katanya.

Mereka pun mendesak, dalam agenda rapat pleno besok dapat dibahas teknis penghitungan suara ulang.

(tya/ern)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini