Ini Titik Rawan Pendistribusian Logistik Pemilu 2014 di Jabar

Bandung - Pemilu legislatif 2014 hanya tinggal hitungan minggu. Bawaslu Jabar menyoroti titik rawan dalam pendistribusian logisik pemilu ke 90.916 TPS yang tersebar di 5.962 desa se-Jawa Barat. Kerawanan itu mulai dari jarak tempuh yang jauh, kemacetan, akses jalan yang terputus akibat longsor atau air laut pasang.

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menjelaskan pihaknya sudah memetakan titik kerawanan pendistribusian logistik di seluruh kabupaten dan kota di Jabar. "Kota Bandung misalkan tingkat kesulitan pendistribusian terkendala pada kemacetan. Terlebih bila pendistribusiannya dilakukan pada hari libur kota Bandung merupakan salah satu kota wisata," ujarnya dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (28/2/2014).

Sementara Kabupaten Bandung, kendalanya cukup berat karena geografis wilayahnya yang terdiri dari pegunungan dan jaraknya cukup jauh. "Ada 5 Kecamatan dari 31 kecamatan dengan jarak dari kecamatan ke desa cukup jauh, seperti Rancabali," terangnya.

Di wilayah Bekasi daerah pantai utara, terdapat satu Kecamatan yaitu Muaragembong terdiri dari 6 Desa. Di mana ada beberapa desa harus menggunakan transportasi air. Di antaranya Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang akses Jalan harus menyeberangi Sungai Citarum. "Transportasi terputus akibat air laut pasang sedangkan akses jalan masih tanah, berbatu dan medannya sulit," ungkap Harminus.

Pendistribusian melalui transportasi air juga terjadi di Purwakarta dan juga perbatasan Sumedang dan Majalengka.

Di Kabupaten Garut selain jarak tempuh, faktor musim hujan juga harus menjadi perhatian khususnya wilayah Garut Selatan. "Sedangkan Kabupaten Subang titik rawannya pada tanah longsor sulit dengan kategori Perkampungan dan Pedalaman. Daerah lainnya rata-rata di jarak tempuh," katanya.

Selain itu, Bawaslu juga menyoroti titik rawan lainnya seperti tertukarnya surat suara antar Daerah Pemilihan (Dapil) seperti pada pemilu 2009 lalu, jumlah tidak sesuai, surat suara kurang dan juga berubahnya jadwal pendistribusian yang sudah ditentukan. "Belum lagi surat suara rusak dikarenakan proses distribusi dan keadaan alam (hujan, banjir, kendaraan mogok, macet)," kata Harminus.

Untuk itu, Bawaslu Jabar hingga tingkat kelurahan akan melaksanakan pengawasan secara intensif dan melekat terhadap proses pendistribusian logistik nanti. Selain itu juga, akan meningkatkan kerjasama dan berkoordinasi baik dengan KPU.

"Kami sarankan untuk daerah tujuan yang sulit bisa menggunakan kendaraan yang sesuai dengan situasinya guna mempermudah distribusi, misal daerah yang harus pakai transportasi air bisa diantisipasi KPU dengan menggunakan transportasi udara sebagai alternatif," cetusnya.

(ern/ern)