.webp)
Sementara rekan-rekan sesama PKL Jalan Merdeka sudah resmi berjualan di Basemen P1 Mal BIP, ada sejumlah PKL Jalan Merdeka lainnya yang belum terelokasi. Kini nasib mereka terkatung-katung. Mereka pun berharap bisa bertemu Wali Kota Bandung untuk menceritakan situasi sebenarnya.
Jauh sebelum para PKL Jalan Merdeka direlokasi. Pihak Pemkot Bandung sudah melakukan komunikasi dengan PKL Merdeka. Dalm komunikasi yang dilakukan oleh Tim Satgasus PKL hadir Koordinator PKL Merdeka Linda Setiawati dan sejumlah PKL lainnya. Namun sejumlah PKL mengaku kecewa karena kesepakatan dalam pertemuan dengan fakta di lapangn berbeda.
Salah satu PKL yang mengaku kecewa karena belum direlokasi yakni Hari Gunawan (28). Ia mewakili rekan-rekannya bahkan mengirim surat langsung kepada Wali Kota Ridwan Kamil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hari bercerita, saat pertemuan awal dengan Tim Satgasus, mereka menawarkan lapak yang diperlihatkan dalam sebuah gambar. Dalam gmbar tersebut mereka bisa mengisi lokasi di dekat eskalator dan P1. Namun kenyataanya?
"Waktu itu disebutin kita bisa ngisi di eskalator sama P1. Ukurannya 1,5x80. Kami senang. Tapi dalam perjalanannya tidak seperti yang dijanjikan, saat ukur lapak, cuma di P1 saja dengan ukuran 1 meter. Anak-anak kecewa, semua pada nyalahin saya. Seharusnya Bu Linda ada di situ," ujar Hari.
Pemkot Bandung pun kemudian memberi harapan dengan memberikan kredit bunga rendah kepada PKL, senilai Rp 3 juta. Hari mengaku kebijakan tersebut juga disambut baik. Namun rupanya hingga saat ini mereka belum menerima uang tersebut.
"Kami senang, sikap Pak RK ini memanusiakan kami. Tapi sekarang katanya uangnya sudah cair dan diambil sama Bu Linda untuk jatah 70 PKL itu. Padahal itu buku rekening tanda tangan kami sendiri. Jumlah PKL yang diajukan oleh koordinator juga berbeda. Kata dia ada 70, padahal sebenarnya ada 54 PKL di Jalan Merdeka itu,"bebernya.
Mencium ketidakberesan, Hari dan rekan-rekan PKL lainnya kehilangan semangat untuk direlokasi. Belum lagi kejelasan soal harga sewa di basemen sangat simpang siur.
"Waktu pengukuran manajemen bilangnya tiga juta buat sewa gedung sama pajangan. Itu mahal sekali. Kami enggak berani," ucapnya.
"Uang penyertaan modal yang sudah cair pun kita gak nerima. Jumlah PKL yang diajukan oleh koordinator juga berbeda. Kata dia ada 70, padahal sebenarnya ada 54 PKL di Jalan Merdeka. Itu pun yang masuk hanya 20 PKL, 34 sisanya gak bisa masuk," ucapnya.
Dengan kondisi seperti ini, Hari berharap, Pemkot bisa menempatkan para PKL yang belum masuk ke P1 agar bisa direlokasi dengan seadil-adilnya. Tak hanya itu, ia pun meminta Pemkot tegas untuk menindak kenyataan di lapangan.
"Saya bukannya mau mengacaukan program pemerintah. Saya hanya ingin teman-teman bisa makan dan jualan dengan tenang. Saya sangat mendukung program ini kalau prosedurnya emang bener. Pak Wali juga kan gak suka sama tuan toko yang menguasai lapak begitu. Tapi kenyatanya PKL Jalan Merdeka yang sudah masuk bisa punya 3 sampai 4 lapak," kata dia.
Menurut Hari, 34 PKL yang belum masuk saat ini memilih untuk tidak berjualan. Mereka pun ingin berbicara langsung dengan Emil tanpa ada pihak lain yang ikut campur.
"Kalau berjualan kami langsung ditertibkan Pol PP. Pengennya mah ngobrol langsung sama RK (Ridwan Kamil-red). Biar pak RK tahu bagaimana kondisinya. Ngobrolnya dengan kami PKL beneran pak, jangan sama koordinatornya saja," tandasnya.
(avi/tya)
